PBNU Menjadi Ormas Pertama yang Ajukan Izin Kelola Tambang, Ini Alasannya!
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi organisasi kemasyarakatan keagamaan pertama yang mengajukan permohonan izin pengelolaan tambang. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ini diajukan tidak lama setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung. “Baru PBNU yang mengajukan,” kata Yuliot, seperti diberitakan Kompas.com pada Rabu (5/6/2024). Menurut dia, pemerintah akan menerbitkan IUPK untuk PBNU paling cepat 15 hari setelah semua persyaratan terpenuhi. Jika disetujui, PBNU akan mengelola tambang batu bara dengan cadangan besar di Provinsi Kalimantan Timur.
Alasan PBNU Ajukan Izin Kelola Tambang
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa pihaknya menerima tawaran pemerintah terkait izin pengelolaan tambang karena memang membutuhkannya. “Ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan afirmasi ini, kami melihatnya sebagai peluang dan segera kami ambil. Kami memang membutuhkannya,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com pada Kamis (6/6/2024). Pria yang akrab dipanggil Gus Yahya ini menjelaskan bahwa PBNU memiliki kebutuhan yang sangat besar sebagai organisasi dengan jumlah anggota yang mencapai hampir separuh penduduk Indonesia.
“NU adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi, bukan hanya urusan agama yang kami kelola, tapi juga urusan kemasyarakatan seperti ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” terangnya. Gus Yahya menambahkan bahwa PBNU memiliki sekitar 3.000 pondok pesantren dan madrasah. Banyak di antaranya memiliki fasilitas yang minim meskipun dihuni oleh banyak orang, sehingga pengelolaannya memerlukan banyak sumber daya. “Jika kita menunggu afirmasi langsung dari pemerintah, prosesnya akan sangat lama karena harus melalui banyak birokrasi,” tambahnya.
Gus Yahya juga menyebut bahwa PBNU melalui Muslimat NU mengelola ribuan Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal (TK dan RA), namun para gurunya hanya mendapatkan honor yang minim. “Saat ini, sumber daya dari komunitas sendiri tidak lagi mencukupi, sehingga perlu ada intervensi. Dalam hal ini, NU membutuhkan pendapatan,” ujarnya.
Pembentukan Perusahaan Tambang
Gus Yahya mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan diri untuk mengelola tambang dengan membentuk badan hukum khusus dan perusahaan baru. Perusahaan tersebut akan dipimpin oleh Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif Ghofur, yang dikenal sebagai pengusaha di bidang riil, teknologi informasi, minyak dan gas, serta tambang. “Kami sudah membentuk PT-nya dan penanggung jawab utamanya adalah bendahara umum yang juga seorang pengusaha tambang,” katanya, dikutip dari Kompas.com pada Kamis. Meski demikian, dia belum mengumumkan nama badan usaha atau perusahaan yang telah dibentuk. Namun, Yahya memastikan bahwa perusahaan tersebut diisi oleh kader PBNU yang berpengalaman dalam bidang manajemen dan pertambangan. Nantinya, penghasilan yang diperoleh dari perusahaan tambang akan dikelola dan digunakan untuk kebutuhan organisasi.
Janji Tambang Ramah Lingkungan
Yahya menambahkan bahwa PBNU dan perusahaan akan menciptakan kegiatan tambang berkelanjutan. PBNU juga berjanji untuk tidak mengambil konsesi lahan tambang di lokasi yang terlibat konflik agraria, untuk menghindari konflik dengan masyarakat adat dan menjaga keadilan umat. Yahya juga mendorong adanya konsensus nasional mengenai ekstraksi sumber daya alam, dengan tujuan agar pertambangan tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang. “NU memberanikan diri untuk masuk dulu, nanti kita lihat. Apa pun juga, NU memiliki kesadaran akan tanggung jawab moral terkait lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat umum,” imbuhnya. Yahya juga menampik anggapan bahwa PBNU tidak mendukung semangat perubahan menuju energi terbarukan melalui pengelolaan tambang, karena menurutnya energi fosil masih dibutuhkan masyarakat saat ini karena lebih murah dan efisien.
