Di Bali, Indonesia, dari tanggal 20 hingga 22 September, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang didukung oleh Pemerintah Jepang telah mengadakan program pelatihan dengan tujuan mendorong bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak di Indonesia.
Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) dikenalkan di sini, termasuk uji tuntas hak asasi manusia (HRDD). Kurikulum pelatihan dibangun di atas Panduan Fasilitasi Pelatihan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia UNDP dan penilaian konteks mengenai praktik bisnis yang bertanggung jawab di Indonesia, serta bisnis Jepang yang beroperasi di sana.
Menurut Michiko Miyamoto, direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, bisnis memainkan peran penting dalam perekonomian, dan penerapan standar internasional tentang bisnis yang bertanggung jawab sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Perusahaan dapat mengubah rantai pasokan mereka dengan menghormati hak asasi manusia dan memberikan pekerjaan yang layak.
Michiko Miyamoto juga mengatakan bahwa ILO bekerja sama dengan lembaga PBB lainnya untuk mengembangkan instrumen yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat bertindak secara bertanggung jawab. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sektor swasta Indonesia tentang praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak, tetapi juga meningkatkan daya saing dan pemenuhan standar. Pada akhirnya, ini akan membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan Nomor 8 tentang Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak untuk Semua.
Selain itu, Sujala Pant, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, mengatakan bahwa partisipasi perusahaan dalam pelatihan ini menunjukkan kesadaran dan komitmen yang lebih besar dari industri Indonesia untuk mendukung Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu cara bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmennya untuk menghormati hak pekerja, konsumen, dan masyarakat umum adalah dengan menerapkan HRDD. Perusahaan dapat mengatasi tantangan yang mungkin mencegah perempuan atau penyandang disabilitas memanfaatkan peluang ekonomi yang sama dengan mengidentifikasi potensi kerugian.
Sujala Pant menyatakan bahwa bisnis yang proaktif memperhatikan hak asasi manusia dalam operasi dan rantai pasokan mereka akan membantu semua orang memiliki masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil.
Ini adalah program pelatihan pertama yang dibuat antara ILO dan UNDP. Ini ditujukan kepada perusahaan di industri manufaktur elektronik di Indonesia, terutama perusahaan yang tergabung dalam rantai pasokan global industri tersebut. Pelatihan juga membahas hak-hak pekerja, khususnya untuk perusahaan manufaktur elektronik yang terkait dengan Jepang. Ini didasarkan pada Deklarasi Prinsip Tripartit ILO mengenai Perusahaan Multinasional (MNEs) dan Kebijakan Sosial, serta studi ILO tentang industri elektronik Indonesia dan integrasinya ke dalam rantai pasokan global.
 dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang didukung oleh Pemerintah Jepang telah mengadakan program pelatihan dengan tujuan mendorong bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak di Indonesia.){kind=link}