Pemerintah Mempersiapkan Kebijakan Satu Peta yang Dibuka untuk Publik
Bandung, Penjuru – Pemerintah mempersiapkan Kebijakan Satu Peta yang akan dibuka untuk publik. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi geospasial bagi masyarakat umum.
Kebijakan Satu Peta tersebut akan diumumkan secara luas pada acara “One Map Policy Summit 2024”, yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 26-27 Juni 2024. Melalui acara tersebut, pemerintah bertujuan untuk mengenalkan Kebijakan Satu Peta kepada seluruh lapisan masyarakat.
Meskipun saat ini akses ke informasi tersebut belum dibuka, pemerintah telah menegaskan bahwa setelah diluncurkan, akses tersebut akan tersedia untuk publik. Namun, akan tetap ada pengaturan terkait akses tersebut, mengingat beberapa informasi yang bersifat rahasia dan perlu dijaga kerahasiaannya.
Langkah ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Dalam keputusan tersebut, kewenangan akses untuk berbagi data geospasial diperluas, mencakup pemegang akses baru seperti masyarakat umum, individu, badan hukum, dan badan usaha.
Penerapan ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai instansi pemerintah, melibatkan 24 kementerian/lembaga dan 34 provinsi. Sebanyak 158 telah disusun, mencakup beragam informasi geospasial seperti perencanaan ruang, status, potensi, perekonomian, keuangan, kebencanaan, perizinan pertanahan, dan kemaritiman.
Hingga Maret 2024, seluruh informasi geospasial tersebut telah terkompilasi, dengan sebagian besar telah terintegrasi. Namun, masih ada beberapa data yang sedang dalam proses verifikasi perbaikan.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam pembuatan program atau kebijakan yang membutuhkan informasi geospasial. Namun, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kerahasiaan dalam pengaturan akses informasi tersebut.
Selain itu, produk-produk dari Kebijakan Satu Peta juga telah dimanfaatkan dalam mendukung berbagai program atau kebijakan berbasis spasial, seperti reforma agraria dan peta tutupan kelapa sawit.
Melalui One Map Policy Summit 2024, pemerintah berharap dapat mensosialisasikan Kebijakan Satu Peta kepada masyarakat luas. Acara tersebut juga akan diisi dengan berbagai kegiatan pendukung seperti OMP Talks Series dan One Map Policy Competition, dengan tujuan untuk melibatkan masyarakat dalam membahas ide, gagasan, serta terobosan terkait implementasi dan keberlanjutan Kebijakan Satu Peta.
