Pemerintah Mendorong Peran Multi Pihak dalam Mencapai Target NDC
Pemerintah terus mendorong peran multi pihak untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) melalui penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Di Jakarta pada hari Selasa, dia menyatakan bahwa telah dilakukan langkah awal dengan mendirikan bursa karbon yang telah menghasilkan unit karbon berkualitas tinggi.
Bursa karbon telah menghasilkan 494.254 ton karbon dioksida setara, dan 26 pengguna jasa telah melakukan transaksi senilai Rp30,90 miliar.
Menteri Siti menyatakan komitmen pemerintah untuk memantau transaksi perdagangan karbon dan mempelajari pelaku transaksi dalam mekanisme nilai ekonomi karbon melalui skema pembayaran berbasis kinerja.
Untuk mengurangi emisi sebesar 20,25 juta ton setara karbon dioksida, Indonesia telah menerima pembayaran berbasis kinerja dari Green Climate Fund untuk program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dari tahun 2014 hingga 2016.
Selain itu, pemerintah Norwegia memberikan bantuan berbasis hasil sebesar 156 juta dolar AS kepada Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 31,2 juta ton karbon dioksida.
Indonesia menerima 100 juta dolar dari FCPF pada tahun 2016-2017 dan 2018-2020 atas kinerja menurunkan 22 juta ton setara karbon dioksida; Bio-CF menerima 70 juta dolar untuk 14 juta setara karbon dioksida.
Menurut Menteri Siti, skema pembayaran berbasis hasil dan kontribusi berbasis kinerja telah mencapai 384,8 juta USD hingga Januari 2024, dan diperkirakan akan mencapai 454,8 juta USD pada tahun 2025.
Ia juga menyatakan bahwa empat undang-undang pengendalian emisi gas rumah kaca telah diterapkan untuk menjaga nilai ekonomi karbon, membantu Indonesia mencapai target NDC, dan mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pembangunan berkelanjutan nasional.
