Pemerintah Menunggu Undangan DPR untuk Membahas RUU Perampasan Aset

“Kita tergantung pada DPR, jika sudah dipanggil, kita akan datang,” kata Yasonna H Laoly di lingkungan Istana Presiden Jakarta pada Kamis. Dia juga mengatakan bahwa pemerintah menunggu undangan dari DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset.

Meskipun telah menerima surat presiden (Surpres) sejak 4 Mei 2023, Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui pada Selasa (11/7), DPR belum membahas RUU Perampasan Aset. Bagaimana langkah-langkah yang dapat kami ambil? Yasonna menambahkan, “Meskipun kami tidak dapat memerintah DPR, kami akan terus melakukan lobi.”

“Kita akan bertemu dengan pimpinan, atau saat ini apakah pansus sudah ditunjuk atau apa, kita harus melihat terlebih dahulu, belum ada panggilan,” kata Yasonna.

Namun, Yasonna menegaskan bahwa pemerintah harus menyelesaikan RUU Perampasan Aset dengan segera. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Surat Perintah Presiden Nomor R-22/Pres/05/2023 mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pada Kamis, 4 Mei 2023, surpres tersebut dikirim ke DPR.

Laporan surpres pertama kali disampaikan dalam rapat paripurna sebelum dibawa ke rapat pimpinan dan badan musyawarah (Bamus) DPR RI sesuai dengan prosedur yang berlaku.

RUU tersebut belum dibahas oleh DPR selama sepuluh tahun sejak diusulkan pada tahun 2012. Beberapa tahun yang lalu, Indonesia juga menyerahkan instrumen ratifikasi dari Perjanjian Perserikatan Negara Against Corruption (UNCAC) dan Perjanjian Perserikatan Negara Against Transnational Organized Crimes (UNCTOC) sebagai acuan untuk membuat RUU Perampasan Aset.

Beberapa orang berpendapat bahwa RUU ini akan lebih efektif dalam menjerat aset kriminal karena dapat mengembalikan aset yang dihasilkan dari kejahatan dengan lebih cepat dan memberikan efek jera kepada pelaku, yang menghalangi mereka dari menikmati hasil kejahatan mereka, yang sering disebut sebagai “pemiskinan koruptor”.

RUU Perampasan Aset mencakup sebelas kategori aset yang dapat dirampas oleh negara atas pelanggaran hukum.