Pengamat Merekomendasikan Penguatan BPTJ sebagai Langkah Percepatan Integrasi Transportasi di DKI

Deddy Herlambang, direktur eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), menyatakan bahwa penguatan otoritas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) merupakan langkah penting yang akan mendorong integrasi transportasi umum di Jabodetabek.

Menurutnya, ada contoh yang dapat digunakan sebagai contoh dalam upaya untuk memperkuat kewenangan BPJT dan mendorong integrasi transportasi secara keseluruhan. Salah satu contohnya adalah Land Transport Authority (LTA) Singapura, yang bertindak sebagai operator holding yang mengawasi semua operator transportasi umum di negara itu.

Pada hari Senin, Deddy Herlambang berpidato di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa awalnya BPJT dimaksudkan untuk berfungsi sebagai otoritas khusus yang akan mengatur operator transportasi di Jakarta secara langsung, seperti yang dilakukan di Singapura. Namun, rencana tersebut gagal, dan BPJT hanya berfungsi sebagai badan pengelola.

Selama ini, BPJT memiliki kewenangan yang terbatas karena hanya bertanggung jawab untuk mengatur dan bukan mengoperasikan moda transportasi di wilayah Jabodetabek. Selain itu, Dinas Perhubungan daerah menangani pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, sehingga BPJT memiliki peran yang terbatas dalam pengelolaan transportasi.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2018, Deddy Herlambang mengusulkan agar BPJT lebih kuat. Selain itu, dia berpendapat bahwa BPJT dapat ditingkatkan menjadi lembaga yang setara dengan kementerian, yang akan membuat koordinasi pengelolaan transportasi Jabodetabek dengan kementerian lain lebih mudah.

Dalam rapat kabinet terbatas pada tanggal 27 Maret, Presiden Joko Widodo sebelumnya juga mendorong integrasi moda transportasi di Jabodetabek. Rencana pengembangan LRT Jabodebek hingga Bogor dan LRT Jakarta hingga Manggarai harus terus dievaluasi, selain untuk mendorong pembangunan infrastruktur integrasi angkutan umum yang sudah berlangsung.

Presiden Jokowi juga ingin meningkatkan kerja sama antar penyedia angkutan umum dan meningkatkan integrasi sistem pembayaran. Selain itu, sistem transportasi harus disesuaikan untuk mendukung orang tua, anak-anak, dan penyandang disabilitas.