Penggunaan KKPD Dipandang Sebagai Solusi untuk Mengurangi Penggunaan Uang Tunai
Pemerintah Kota Malang telah mengumumkan peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai solusi untuk mengurangi jumlah uang tunai yang digunakan dalam operasi keuangan kota. Ini diumumkan pada hari Selasa oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
Tujuan utama dari KKPD adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Wahyu mengatakan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang sudah menawarkan banyak kemudahan, KKPD adalah solusi yang penting.
Wahyu menjelaskan bahwa KKPD memiliki banyak keuntungan. Ini termasuk lebih banyak keamanan saat bertransaksi, lebih sedikit risiko penipuan saat bertransaksi tunai, dan lebih sedikit dana yang tidak produktif karena menggunakan uang tunai. Oleh karena itu, mulai dari tanggal 1 Januari 2024, semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang akan menggunakan KKPD. Pemerintah Kota Malang telah bekerja sama dengan sektor perbankan seperti Bank Jatim dan BNI 46 untuk memastikan semua pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang memenuhi persyaratan KKPD.
Selain itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang telah mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2022, yang memberikan petunjuk teknis tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar semua pihak dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara penggunaan KKPD di Kota Malang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya akan mendukung u
Wahyu mengatakan bahwa Pj Wali Kota menerima amanah KKPD dari pemerintah pusat, dan dia meminta semua pihak untuk bekerja sama untuk menjalankan KKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku di Malang City, dengan tujuan akhir untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah kota.
