Peran Swasta dalam Mendukung Komitmen Pemerintah pada Program Hilirisasi
Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk mengembangkan perekonomian nasional melalui program hilirisasi, khususnya dalam sektor pertambangan, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang yang diolah di dalam negeri. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk aktif berpartisipasi dalam upaya ini.
Langkah hilirisasi yang dicanangkan pemerintah diharapkan mampu memberikan lompatan signifikan bagi Indonesia, mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam industri nikel. Upaya hilirisasi pada nikel telah terbukti memberikan kontribusi yang besar terhadap cadangan devisa Indonesia, mencapai hampir US$ 139 miliar hingga Juli 2023.
Meskipun menghadapi tantangan dari komunitas internasional, seperti gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia terkait larangan ekspor bijih nikel, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tetap akan mendorong hilirisasi. Hal ini sebagai langkah strategis untuk mengelola sumber daya alam secara lebih mandiri dan meningkatkan nilai tambah yang dapat diraih.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga Radiandra, menyambut baik langkah hilirisasi sebagai ekspresi kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam Indonesia. Dia menilai bahwa langkah ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sosial dan teknologi yang signifikan. Radiandra juga menekankan pentingnya untuk terus meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengolah sumber daya mineral hingga mencapai nilai tambah yang maksimal.
Selain fokus pada komoditas nikel, harapan juga diletakkan pada kelanjutan hilirisasi untuk komoditas mineral lainnya. Contohnya, capaian ekonomi Sulawesi Tengah yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam industri pengolahan dan pertambangan merupakan bukti nyata dari kontribusi hilirisasi bagi pembangunan ekonomi regional.
Peran swasta, seperti yang ditunjukkan oleh PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Morowali, juga menjadi kunci dalam membangun ekosistem kerja yang berkelanjutan. PT GNI tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat dalam proses hilirisasi nikel mereka. Ini termasuk regulasi K3 yang sesuai dengan aturan Kemnaker, serta pelatihan dan sertifikasi untuk operator alat berat, yang semuanya mendukung pengelolaan yang aman dan efisien dari proses pengolahan bijih nikel.
Dengan demikian, upaya pemerintah dan swasta dalam mendorong hilirisasi mineral, seperti nikel, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia untuk masa depan yang lebih baik.
