Perlu Dilakukan Pengukuran Transformasi Digital Demi Mempercepat Proses Digitalisasi
Arifin Saleh Lubis, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, menekankan pentingnya pengukuran indeks transformasi digital di tingkat provinsi sebagai langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi di lingkungan pemerintahan, sejalan dengan Visi Indonesia Digital 2045. Dalam penjelasannya di Jakarta pada hari Selasa, Arifin mengungkapkan bahwa pengukuran ini dilaksanakan sebagai upaya konkret untuk mewujudkan visi tersebut, merujuk pada pengukuran sebelumnya oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menurut Arifin, proses pengukuran indeks transformasi digital di tingkat provinsi berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023, dengan fokus pada adaptasi pola pengukuran sebelumnya ke konteks provinsi. Meskipun hasil pengukuran untuk saat ini belum dijelaskan secara rinci, dia menegaskan bahwa hasilnya akan segera diumumkan.
Saat ini, dari 37 provinsi yang menjadi subjek pengukuran, hanya 10 provinsi yang dinilai memiliki indeks transformasi digital yang baik. Namun, Arifin tidak mengungkapkan secara spesifik hasil penilaiannya.
Arifin menegaskan bahwa hasil pengukuran ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Menurutnya, ini bukan hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai dorongan untuk mempercepat adopsi kebijakan yang mendukung digitalisasi, tanpa harus selalu bergantung pada investasi finansial.
Selain itu, pengukuran ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya transformasi digital dalam memajukan perekonomian lokal. Visi Indonesia Digital 2045 yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada akhir 2023 menjadi landasan strategis dalam upaya mewujudkan visi lebih besar Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada pemanfaatan teknologi digital secara produktif dan terarah.
Dengan pengukuran indeks transformasi digital di tingkat provinsi sebagai landasan, harapan terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan inklusif dalam era digital semakin nyata, mendukung terwujudnya Visi Indonesia Digital 2045 menuju Indonesia Emas 2045.
