Perlunya Perhatian terhadap Konsekuensi Transisi Energi pada Industri Batu Bara
Sebagaimana ternilai oleh Institute for Essential Services Reform (IESR). Pemerintah pusat dan daerah terkait harus sangat memperhatikan dampak transisi energi di wilayah yang menghasilkan batu bara. IESR menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat yang terdampak dalam proses transisi energi dan menekankan pentingnya keadilan. Ini teranggap sangat penting untuk kesuksesan Indonesia dalam transisi dari ekonomi yang bergantung pada minyak dan gas ke arah yang lebih berkelanjutan.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR. Menekankan bahwa pemerintah harus memahami konteks transisi energi di daerah yang menghasilkan batu bara, karena hal ini perlu untuk melakukan intervensi yang efektif di tingkat daerah. Tumiwa menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan transisi energi. Waktu yang tersedia tidak cukup lama, dan penting untuk mencegah daerah menjadi tidak siap saat industri batu bara berakhir.
Acara dialog media “Transisi Berkeadilan di Daerah Penghasil Batubara di Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Paser” di Jakarta pada tanggal 21 November 2023 menyampaikan pernyataan tersebut.
“Just Transition in Indonesia’s Coal Producing Regions, Case Studies Paser and Muara Enim.” Adalah studi yang berjalan oleh IESR yang berlokasi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Seperti yang tertunjukkan oleh penelitian ini. Wilayah yang menghasilkan batu bara memiliki potensi untuk berkontribusi secara positif terhadap transformasi menuju energi bersih dalam ekonomi.
Jadi beberapa sumber potensial yang dapat mendukung transisi energi termasuk kesadaran akan pentingnya mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan, upaya perusahaan untuk memperluas bisnisnya di luar sektor batu bara, dan pengakuan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sumber dana untuk pemberdayaan masyarakat. Namun, hambatan seperti kekurangan otoritas pemerintah daerah, kurangnya dana, dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang buruk masih ada.
