Pesan Komitmen Transisi Melalui Posisi Duduk Jokowi dan Prabowo
Dalam rapat sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (24/6), terjadi momen penting saat Presiden terpilih dan juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, duduk bersebelahan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kehadiran mereka berdua di baris depan bersama sejumlah Menteri Koordinator dinilai sebagai isyarat kuat akan komitmen kerja sama menjelang masa transisi pemerintahan.
Biasanya, dalam konfigurasi sidang kabinet, hanya Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Koordinator yang duduk di barisan depan. Namun, kali ini Prabowo ditempatkan di kursi depan, tepat bersebelahan dengan Jokowi, menandakan keseriusan Jokowi dalam memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar tanpa turbulensi politik.
Menurut Kunto Adi Wibowo, pakar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, posisi duduk ini adalah pesan politik yang kuat bahwa Jokowi berkomitmen penuh terhadap transisi pemerintahan yang akan datang. Dengan mengundang Prabowo untuk duduk di barisan depan, Jokowi secara simbolis menegaskan bahwa semua pihak harus bersatu dan bekerja sama, menghindari potensi perselisihan di antara menteri-menteri.
Deputi Protokol Sekretariat Presiden, M Yusuf Permana, menjelaskan bahwa penempatan Prabowo di barisan depan ini sesuai dengan posisinya sebagai Presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Presiden saat ini dan penerusnya dalam menjaga kontinuitas pemerintahan.
Selain membahas kondisi perekonomian Indonesia, dalam sidang kabinet tersebut juga ditekankan pentingnya menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. Meskipun demikian, Jokowi menyambut baik naiknya peringkat daya saing Indonesia dalam Indeks World Competitiveness Ranking 2024, yang menunjukkan perbaikan signifikan dari peringkat sebelumnya.
Posisi duduk yang strategis ini diyakini akan menjadi ciri khas dan akan sering terlihat dalam masa mendatang, memperkuat komitmen penuh Jokowi dan Prabowo terhadap program-program pemerintahan, termasuk proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara.
