PKS Terdorong untuk Berada di Luar Pemerintahan, Ini Penjelasannya!
Arah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih belum pasti. PKS belum menentukan posisinya terkait pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meskipun begitu, PKS telah beberapa kali menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu upaya tersebut adalah undangan PKS kepada Prabowo untuk menghadiri acara halalbihalal pada 27 April 2024. Namun, Prabowo tidak bisa memenuhi undangan tersebut dengan alasan memiliki kegiatan lain yang harus dihadiri. Walaupun begitu, PKS menyatakan tetap akan mencoba mengatur pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa pertemuan antara Prabowo dan PKS tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Prabowo masih mempertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk bertemu dengan PKS. Pertanyaannya adalah, bagaimana peluang PKS untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo?
PKS Dipaksa Berada Di Luar Pemerintahan
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, kemungkinan besar PKS akan berada di luar pemerintahan. Namun, keputusan tersebut tidak sepenuhnya bersifat demokratis, tetapi lebih disebabkan karena belum adanya tawaran untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. “Sikap Sekjen PKS dan sejumlah jubirnya yang menunjukkan sikap wait and see, menunjukkan bahwa PKS ingin dilobi dan membuka pintu untuk kompromi dan negosiasi,” kata Umam. Namun, menurutnya, Prabowo-Gibran belum menunjukkan keinginan untuk membuka pintu bagi PKS. Bahkan, pernyataan Prabowo mengenai pihak yang meminta mahar tapi tidak setia, menurutnya, ditujukan untuk menyindir PKS. “Dengan demikian, mengingat situasi psikologis dalam hubungan antara Prabowo dan PKS, ditambah serangan-serangan PKS terhadap Jokowi, kemungkinan besar PKS akan ‘dipaksa’ untuk berada di luar pemerintahan,” tambahnya.
Sikap PKS Akan Ditentukan Oleh Majelis Syuro
Sebelumnya, Majelis Syuro PKS akan mengadakan rapat untuk menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. “Keputusan akan diambil oleh Majelis Syuro,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Namun, Mardani menegaskan bahwa dia sudah memiliki sikap politik pribadi, yaitu menjadi bagian dari oposisi terhadap pemerintahan yang akan datang. Mardani juga mengingatkan pemerintahan yang akan datang untuk tetap mempertahankan semangat reformasi birokrasi.
