Polri, KPK, dan BPK Berkolaborasi Hadapi Serangan Siber di Indonesia
Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam hal keamanan siber, terutama setelah insiden serangan ransomware yang baru-baru ini menargetkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Untuk menangani isu ini secara efektif, berbagai lembaga di negara ini, termasuk Polri, KPK, dan BPK, berkolaborasi dalam upaya mencari solusi dan strategi untuk melawan ancaman dari hacker yang semakin canggih.
Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI), Izazi Mubarok, menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, serta AFDI dalam menangani kasus-kasus siber. Menurut Izazi, forensik digital seharusnya tidak hanya terfokus pada kasus-kasus yang berkaitan dengan Pengawasan dan Penegakan Data Nasional (PDNS), tetapi juga mencakup berbagai insiden digital lainnya.
“Iya [bukan hanya kasus PDNS]. Karena memang sejatinya kasus forensik itu insiden. Di sini hampir 44 persen melibatkan aparat penegak hukum seperti KPK, BPK, Polri, serta penanganan audit investigasi,” ungkap Izazi saat ditemui di Jakarta pada Kamis (18/7/2024).
Izazi menambahkan bahwa sistem keamanan siber di Indonesia saat ini belum sepenuhnya siap untuk menangani dan melakukan forensik terhadap insiden serangan ransomware. “Kalau boleh saya sampaikan, beberapa sistem kita tidak disiapkan untuk kemudian ketika ada musibah atau insiden bisa diforensik. Itu PR,” ujarnya.
Dalam upaya menghadapi para hacker yang terus berinovasi, Izazi juga menyoroti pentingnya pemahaman tentang teknologi hacking di kalangan ahli forensik digital. Menurutnya, investigasi forensik harus mengikuti perkembangan teknologi dan tren hacker saat ini. “Makanya, kita sampaikan kepada teman-teman kalau mau jago forensik juga harus bisa hacking. Tujuannya agar ahli tahu apa yang sedang ‘ngetren’ di kalangan hacker,” tambahnya.
Acara Diskusi Digital Forensik yang diadakan di Jakarta juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari BPK, Polri, dan KPJK. Diskusi tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dalam menangani insiden siber yang semakin kompleks.
“Baru kita tahu sebenarnya bagaimana cara mereka mengerjakan atau bagaimana bisa tahu,” ujar Izazi, menambahkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang metode dan teknik yang digunakan oleh hacker.
Insiden ransomware terbaru yang menyerang pusat data nasional menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kapasitas dan kesiapan sistem keamanan siber di Indonesia. Izazi berharap ke depannya akan ada peningkatan koordinasi antara Kementerian Kominfo, BSSN, Polri, dan AFDI untuk menangani dan merespons insiden siber dengan lebih efektif.
Kehadiran berbagai lembaga dalam diskusi ini menunjukkan komitmen untuk menghadapi tantangan keamanan siber dan memperkuat pertahanan digital negara. Dengan kolaborasi yang solid dan pendekatan yang inovatif, diharapkan Indonesia dapat menghadapi ancaman siber dengan lebih baik dan melindungi data serta infrastruktur penting dari serangan yang merugikan.
