PP Muhammadiyah Menyatakan Harkitnas sebagai Momentum Penguatan Kedaulatan Indonesia

PP Muhammadiyah Menyatakan Harkitnas sebagai Momentum Penguatan Kedaulatan Indonesia

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merayakan Hari Kebangkitan Nasional 2024, yang diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momentum penting dalam penguatan kedaulatan negara Indonesia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa gerakan kebangkitan nasional yang bertujuan membangun kesadaran berbangsa atau nasionalisme untuk Indonesia merdeka sejatinya diperjuangkan oleh seluruh kekuatan rakyat dari berbagai aliran dan golongan kebangsaan.

“Dalam konteks ini, negara dengan segala kekayaan alam Indonesia harus dikelola dengan amanah dan pertanggungjawaban moral yang tinggi, demi terwujudnya keadilan, kemakmuran, dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya dalam Pidato Kebangsaan yang disampaikan dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional secara daring di Jakarta, pada hari Senin.

Haedar mengutip pernyataan Bung Hatta bahwa kedaulatan politik haruslah seiring dengan kedaulatan ekonomi sebagai bukti dari kemerdekaan Indonesia.

Dalam konteks ini, pernyataan Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, dalam bukunya yang berjudul “Paradoks Indonesia dan solusinya,” yang menyoroti aliran keluar kekayaan nasional dari Indonesia, turut selaras dengan visi tersebut.

Haedar menekankan pentingnya agar kedaulatan Indonesia dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis dan praktis yang konsisten dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia di dunia nyata.

“Kami berharap pemerintah terpilih dapat benar-benar mewujudkan kedaulatan Indonesia di dunia nyata, serta memajukan seluruh aspek tujuan nasional Indonesia sebagai mandat luhur dalam jiwa kenegarawanan yang tinggi,” ucapnya.

Menurut Haedar, pemerintahan dari periode ke periode bertanggung jawab dalam menegakkan kedaulatan Indonesia dalam menjalankan kebijakan dan tugas pemerintahan dari pusat hingga daerah sesuai dengan Konstitusi UUD 1945, yang meliputi perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, peningkatan taraf kehidupan bangsa, serta partisipasi dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Haedar menilai bahwa prinsip-prinsip mendasar seperti ini sangatlah penting untuk dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan oleh seluruh warga negara, elite, dan penyelenggara Negara Republik Indonesia.

“Oleh karena itu, saat ini dan ke depan, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan negaranya dari segala intervensi dan campur tangan asing maupun domestik yang dapat mengancam kedaulatan negara dan bangsa,” ujarnya.

Haedar menambahkan bahwa hubungan ekonomi dan investasi, meskipun penting, tidak boleh mengorbankan kedaulatan Indonesia dalam bentuk apapun. Hal ini haruslah membawa pada keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami berharap agar tangan-tangan besar yang tidak bertanggung jawab tidak dapat mengatur jalannya kekuasaan dan kedaulatan, serta pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Semua demi kedaulatan Indonesia yang telah diraih dengan pengorbanan jiwa raga yang mahal oleh para patriot Indonesia,” ujarnya.

Haedar menyampaikan optimisme bahwa masih banyak elit di Indonesia yang memiliki komitmen tinggi untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah akumulasi kesadaran kolektif dan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif untuk memastikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dunia nyata.

Menurutnya, pesan-pesan dari para pendiri dan tokoh bangsa tentang pentingnya kedaulatan Indonesia haruslah menjadi komitmen dan tindakan bersama dari semua institusi pemerintahan, elite, dan warga bangsa untuk mencapai kejayaan