Prabowo Habiskan Rp34,7 Triliun untuk Pembelian Alutsista di Awal Tahun
Selama 6 bulan pertama tahun anggaran 2024, anggaran belanja untuk pengadaan, peningkatan, serta pemeliharaan dan perawatan (harwat) Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mencapai Rp 34,7 triliun. Pengeluaran ini terdiri dari belanja barang dan belanja modal yang dialokasikan melalui Kementerian Pertahanan.
Dari total anggaran tersebut, Rp 20,2 triliun dialokasikan untuk belanja barang. Dana ini mencakup Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) untuk Matra Darat, Laut, Udara, serta kegiatan integratif pengadaan, harwat, peningkatan alutsista, dan non-alutsista, termasuk pelayanan kesehatan. Sementara itu, belanja modal yang dialokasikan melalui Kementerian Pertahanan mencapai Rp 14,5 triliun, yang utamanya digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan (hankam), serta alutsista TNI.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, pada Selasa (9/7/2024), bahwa alokasi anggaran ini bertujuan untuk mendukung pengadaan alutsista. Ia menegaskan, “Ini untuk pengadaan alutsista.”
Selain anggaran untuk alutsista, total belanja barang selama enam bulan pertama tahun 2024 mencapai Rp 175,3 triliun, yang meningkat 18,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, yang tercatat sebesar Rp 147,4 triliun. Kenaikan belanja barang ini terutama disebabkan oleh kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024 serta pembayaran bantuan operasional sekolah.
Belanja barang untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp 20,9 triliun. Dana ini digunakan untuk pembayaran honorarium, pengawas badan Adhoc, pemungutan dan penghitungan suara, serta pengadaan barang, jasa, atau logistik terkait pemilu. Sri Mulyani menyebutkan, “Pelaksanaan Pemilu pada Februari 2024 menyebabkan belanja yang sifatnya front loading.”
Belanja barang terbesar setelah KPU adalah melalui Kementerian Pertahanan, dengan total Rp 20,2 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pengelolaan BMN Matra Darat, Laut, Udara, serta integratif pengadaan, harwat, peningkatan alutsista, non-alutsista, dan pelayanan kesehatan. Belanja barang ketiga terbesar adalah untuk Polri, sebesar Rp 15,2 triliun, yang mencakup dukungan logistik, operasi kepolisian, pengembangan perbekalan umum, dan pelayanan keamanan bidang lalu lintas.
Belanja barang lainnya termasuk Kementerian Agama, yang memperoleh Rp 10,3 triliun untuk pembayaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan, serta Kementerian PUPR yang mendapatkan Rp 13,8 triliun untuk preservasi jalan nasional, pemeliharaan sarpras Sumber Daya Air (SDA), penanggulangan bencana, serta penyelenggaraan permukiman dan bangunan gedung.
Untuk belanja modal, total anggaran yang terserap mencapai Rp 81,4 triliun, meningkat 31,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 62 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh belanja infrastruktur di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan sarpras hankam di Kementerian Pertahanan.
Belanja modal terbesar adalah melalui Kementerian PUPR, dengan total Rp 28,4 triliun, yang digunakan untuk pembangunan atau rehabilitasi jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Rusun ASN/TNI/Polri. Belanja modal kedua terbesar adalah melalui Kementerian Pertahanan sebesar Rp 14,5 triliun, yang difokuskan pada pengadaan sarpras hankam dan alutsista TNI. Polri mendapatkan Rp 13,5 triliun untuk pengadaan sarpras hankam dan alat material khusus (almatsus) Polri, sementara Kementerian Perhubungan memperoleh Rp 6,3 triliun untuk pembangunan fasilitas pelabuhan, bandara, dan sarpras perkeretaapian. Terakhir, Badan Intelijen Negara (BIN) memperoleh Rp 5 triliun untuk pengadaan peralatan intelijen.
