Prabowo Minta BPK Perketat Pengawasan Keuangan Pemerintahannya
Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk lebih ketat mengawasi keuangan pemerintahannya kelak. Arahan ini muncul seiring dengan pandangan Presiden Joko Widodo terhadap peran penting BPK dalam menjaga keuangan negara. Prabowo menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
“Insyaallah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi kita,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/7/2024). Prabowo menekankan pentingnya menghindari kebocoran keuangan negara. “Kita tidak menginginkan ada kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah harus kita amankan dan kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat,” sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menekankan pentingnya peran BPK dalam menjaga keuangan negara selama masa transisi kepemimpinan dan untuk mendukung ekonomi berkelanjutan. Jokowi yang akan mengakhiri jabatannya pada Oktober mendatang berharap pemerintah selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bisa lebih akuntabel, fleksibel, dan berorientasi pada hasil.
“Pemerintah presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto akan memberi perhatian serius terhadap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dikelola dengan baik,” ujar Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP TA 2023 dan IHPS II Tahun 2023 di JCC, Senayan, Senin (8/7/2024). Jokowi juga menegaskan kepada para menteri dan kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK agar pengelolaan APBN dan APBD semakin baik dari tahun ke tahun.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa BPK memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. “BPK adalah pilar utama dalam menjaga keuangan negara kita. Ke depan, saya harap BPK bisa semakin kuat dan tegas dalam menjalankan tugasnya,” tambah Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan BPK guna memastikan setiap rupiah dari anggaran negara digunakan dengan sebaik-baiknya. “Kami akan mengikuti setiap rekomendasi dari BPK. Kami ingin memastikan bahwa setiap program dan proyek yang dibiayai oleh negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Prabowo.
Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan negara. “Kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Kami akan mendorong transparansi di setiap level pemerintahan,” ujarnya.
Pengawasan yang ketat oleh BPK diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap pengeluaran negara dapat dipertanggungjawabkan. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu sen pun dari uang rakyat yang disalahgunakan. Setiap pengeluaran harus diaudit dengan seksama,” tegas Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur negara dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan keuangan. “Kami akan memastikan bahwa setiap pejabat negara mendapatkan pelatihan yang cukup dalam hal pengelolaan keuangan. Kami ingin membangun pemerintahan yang profesional dan berintegritas,” pungkasnya.
Dengan komitmen tersebut, Prabowo berharap pemerintahannya bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien.