Presiden Jokowi Ingatkan agar Pupuk Subsidi Tidak Dijual kepada Bukan Petani
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan agar pupuk subsidi tidak dijual kepada orang yang bukan petani karena hal ini dapat menyebabkan permainan harga yang merugikan petani. Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut pada hari Rabu di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai tanggapan atas keluhan petani tentang harga pupuk subsidi yang naik dua kali lipat.
Jokowi menekankan bahwa pengawasan menyeluruh diperlukan, mulai dari distributor hingga pengecer, untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi sesuai sasaran, yaitu kepada petani yang berhak menerimanya. Saat bertemu dengan petani, Presiden Jokowi mengakui bahwa pemerintah berusaha memastikan ketersediaan pupuk untuk menjaga produktivitas petani.
PT Pupuk Indonesia, sebuah BUMN, diharapkan untuk menyediakan 1,7 juta ton pupuk untuk persiapan masa panen awal tahun ini. Presiden juga menyatakan bahwa proses pemberian pupuk subsidi menjadi lebih mudah bagi petani karena mereka dapat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) mereka tanpa harus memiliki kartu tani.
Jokowi menyatakan bahwa pemerintah pusat berencana meningkatkan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk hingga Rp14 triliun pada tahun 2024. Namun, penambahan ini memerlukan persetujuan DPR.
Presiden Jokowi berpartisipasi dalam penanaman padi bersama petani di Kalibogor, Banyumas, selama kunjungan kerjanya di Jawa Tengah. Untuk meningkatkan produksi beras pada musim panen awal tahun, diharapkan penanaman padi di 1,7 juta hektar pada Januari 2024.
Presiden Joko Widodo memperingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran pupuk subsidi, dengan menekankan agar pupuk tersebut tidak berakhir di tangan pihak yang bukan petani. Hal ini disampaikan Presiden sebagai respons terhadap keluhan petani mengenai penjualan pupuk subsidi dengan harga yang tidak wajar.
