Presiden Jokowi Meluncurkan “GovTech Indonesia” INA Digital
Presiden Jokowi telah meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin.
Peluncuran INA Digital sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan infrastruktur terkait, dianggap krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.
“Kita harus memperkuat infrastruktur publik digital kita—sejenis jalan tol untuk digitalisasi layanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita sebut INA Digital,” ujar Presiden Jokowi dalam pidatonya.
Peluncuran INA Digital menegaskan bahwa birokrasi seharusnya melayani masyarakat, bukan menjadi penghambat atau menyulitkan.
“Yang harus menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta kemudahan yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Presiden juga mengomentari integrasi platform layanan publik ini karena sebelumnya terdapat 27.000 aplikasi/platform di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang semuanya beroperasi secara terpisah.
“Oleh karena itu, saya menyatakan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti membuat platform-platform baru. Berhenti!” ucap Presiden Jokowi.
Integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital diperkirakan akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun yang awalnya dialokasikan untuk pembuatan aplikasi baru.
“Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena mungkin dulu setiap pergantian menteri atau kepala daerah, ada pergantian aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” tambahnya.
Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap menyatukan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang saat ini masih memiliki aplikasi masing-masing.
Targetnya adalah pada bulan September mendatang, sebagian dari layanan publik tersebut akan mulai terintegrasi.