Presiden Jokowi Minta Warga Laporkan Bukti Kecurangan ke Bawaslu dan MK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses pemilu, khususnya Pemilu 2024. Beliau mengatakan bahwa jika ada indikasi atau bukti adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara, masyarakat harus segera bertindak dengan melaporkan dan membawa buktinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dalam kasus ada bukti, maka bawa langsung ke Bawaslu, jika ada bukti, bawa langsung ke MK,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan arahan setelah membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JiExpo, Jakarta Pusat, pada hari Kamis.
Presiden menekankan bahwa langkah-langkah pencegahan kecurangan telah diterapkan selama proses pemungutan suara yang berlangsung pada Rabu (14/2) di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui penempatan saksi dari berbagai partai politik, calon legislatif, hingga calon presiden dan wakil presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Di TPS, Bawaslu hadir, aparat keamanan juga turut serta, dan proses tersebut terbuka untuk diawasi dan difoto. Saya yakin dengan sistem pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Presiden Jokowi menegaskan bahwa jika terjadi kecurangan, terdapat mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi. Mekanisme tersebut meliputi pelaporan kepada Bawaslu maupun jalannya proses persidangan di MK.
“Sudah ada aturan yang mengaturnya semuanya. Oleh karena itu, mari kita tidak hanya menuduh tanpa bukti, tetapi laporkan jika ada yang tidak sesuai,” tandasnya.
Dengan menguatkan panggilan untuk transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia melalui tindakan konkret dan mekanisme yang telah diatur. Dengan demikian, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung secara adil dan berintegritas, menjunjung tinggi suara rakyat sebagai pilar utama kekuatan demokrasi.
