Presiden Mendorong Kelanjutan Program Bantuan Sosial
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya mempertahankan program bantuan sosial untuk warga yang membutuhkan. Pada Selasa, dia membuat pernyataan ini saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.
Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa bantuan sosial seperti bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai diberikan sesuai dengan sasarannya.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan bansos untuk membantu keluarga miskin yang menghadapi kesulitan akibat kenaikan harga bahan pokok, menanggapi usulan untuk menghentikan pembagian bantuan sosial selama Pemilu 2024.
Ari Dwipayana menyatakan bahwa tujuan utama bantuan sosial adalah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat atau keluarga miskin agar mereka dapat bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan yang disebabkan oleh dampak El Niño dan gangguan rantai pasokan global.
Ia juga mengatakan bahwa bantuan sosial adalah program afirmasi pemerintah untuk rakyat dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah. Ari menjelaskan bahwa program ini tidak berhubungan dengan proses pemilu.
Menurutnya, data yang mencakup nama dan alamat penerima sudah jelas tentang tujuan program bansos. Proses penyaluran melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa, dan berbagai pihak dapat mengawasinya. Selain itu, pemerintah mendorong konvergensi program untuk melibatkan berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk kalangan non-pemerintah.
Sebelum Pemilu 2024, calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Md telah menyuarakan penundaan pembagian bantuan sosial. Meskipun dikritik, Todung Mulya Lubis, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, menolak adanya usulan untuk menghentikan pembagian bantuan sosial hingga pemilihan presiden tahun 2024 selesai.
