Presiden Menerima Laporan Mengenai Pemindahan Atribut Partai
Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menegaskan Betapa Pentingnya Aparatur Sipil Negara Menjaga Netralitas Terkait Pemindahan Atribut Partai Politik di Bali.
Selama kunjungan kerjanya beberapa waktu yang lalu, Penjabat Gubernur Bali memberi tahu Presiden Joko Widodo tentang pemindahan atribut partai politik.
Saat berkunjung ke kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, Jokowi menyatakan, “Dan ini tadi memperoleh informasi dari (Pj) Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang.”
Presiden menekankan bahwa pemerintah, termasuk aparatur sipil negara, TNI, dan Polri, harus tetap netral dalam hal partisipasi politik.
Saya harus tegaskan bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan pusat semuanya harus netral. ASN harus netral, TNI harus netral, dan Polri harus netral,” tegasnya.
Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa untuk menghindari kesalahpahaman, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi harus meminta izin dari pemimpin partai politik lokal sebelum memindahkan beberapa atribut partai politik.
Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi harus meminta izin dari pengurus partai lokal dan berkomunikasi dengan pengurus partai lokal sebelum memindahkan beberapa atribut partai. Terangnya, jangan sampai nanti terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan masalah.
Jokowi menekankan bahwa yang terpenting adalah berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah saat ditanya apakah pemindahan atau pencopotan atribut partai tidak netral dilakukan oleh pemerintah daerah atau ASN di Bali.
Dia menjelaskan, “Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak ada miskomunikasi.”
Presiden Jokowi menyatakan bahwa jika atribut partai melanggar undang-undang daerah dan merusak tata kota, itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah.
