Program Makan Bergizi Gratis Prabowo : Alokasi Anggaran Akan Ditangani oleh Kementerian Mana?
Rencana anggaran untuk program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Prabowo Subianto menjadi salah satu perbincangan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengungkapkan bahwa awalnya program tersebut dikenal dengan sebutan “makan siang gratis.” Namun, perubahan nama dilakukan agar program ini tidak memiliki batasan waktu makan. Budiman menjelaskan bahwa perubahan nama ini disertai dengan perubahan konsep pengelolaan. Dia menyatakan bahwa akan ada pergeseran dari sumber pangan yang sebelumnya impor menjadi produksi dalam negeri, termasuk dari desa-desa sebagai pemasok bahan pangan.
Pada bulan Februari 2024, Budiman mengungkapkan perkiraan anggaran untuk program makan bergizi gratis. Menurut TKN, biaya penuh program ini bisa mencapai Rp450 triliun per tahun. Namun, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hanya membutuhkan sekitar Rp120 triliun untuk tahun pertama pelaksanaan program tersebut. Budiman menyatakan bahwa separuh dari total biaya tersebut akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dengan pendekatan gotong royong produksi pangan, diperkirakan terjadi penghematan hingga 40 persen-50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN, jika hanya melakukan pembelanjaan hilir. Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50 triliun-Rp60 triliun saja,” tambahnya.
TKN mengungkapkan bahwa alokasi anggaran tersebut direncanakan akan dikelola oleh kementerian khusus. Bahkan, Budiman mengatakan bahwa ada rencana untuk membentuk kementerian koordinator baru yang khusus bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran untuk program makan bergizi gratis.
Meskipun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam beberapa rapat terakhir bersama DPR RI menyoroti program makan bergizi gratis ala Prabowo. Dia menegaskan bahwa program tersebut dapat meningkatkan perekonomian Indonesia di masa depan. Sri Mulyani menyebut perbaikan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi sasaran program ini penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mencapai 6 persen hingga 8 persen.
Namun, Sri Mulyani belum memberikan rincian apakah anggaran untuk program ini sudah termasuk dalam APBN transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto atau belum, termasuk alokasinya di kementerian mana.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa pemerintahan terpilih memiliki keleluasaan untuk menetapkan prioritasnya, termasuk program makan bergizi gratis. Said menyatakan bahwa Badan Anggaran memberikan kebebasan penuh kepada presiden terpilih untuk melaksanakan visi dan misinya.
