Program Prabowo Memerlukan Anggaran Besar, Apakah Kenaikan PPN Diperlukan Tahun Depan?
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan APBN 2025 untuk melaksanakan program prabowo Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah. Namun, belum ada kejelasan mengenai sumber dana untuk membiayai program ini, karena APBN 2025 masih dalam tahap rancangan.
Menurut Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, sumber pendanaan untuk program-program pemerintah berasal dari dua jalur utama, yaitu penerimaan perpajakan atau utang.
“Jika pengeluaran lebih besar, opsi yang paling rasional adalah meningkatkan penerimaan perpajakan. Karena penggunaan utang dibatasi Undang-Undang Keuangan Negara, dengan defisit APBN maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto,” ujar Aviliani dalam program Closing Bell CNBC Indonesia.
Aviliani juga mencatat bahwa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 23% dari yang sebelumnya sekitar 10%, dengan rencana peningkatan tarif PPN dari 11% menjadi 12% sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 2025.
Menurut Aviliani, peningkatan penerimaan negara seharusnya lebih difokuskan pada ekstensifikasi pajak dengan mengintegrasikan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak yang belum terdaftar.
Sementara itu, keputusan mengenai kenaikan tarif PPN pada 2025 sepenuhnya bergantung pada pemerintahan baru, yang saat ini sedang dalam proses koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
“Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menegaskan bahwa keputusan mengenai tarif PPN diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan baru untuk diputuskan,” ujar Sri Mulyani.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran besar untuk mendukung program-program Prabowo menjadi pertimbangan serius terkait kemungkinan kenaikan tarif PPN pada tahun depan, yang masih menunggu keputusan dari pemerintahan baru. Pilihan ini akan mempengaruhi strategi ekonomi dan kebijakan fiskal yang akan diambil untuk mendukung pembangunan dan keberlanjutan ekonomi nasional ke depan.
