Provinsi Penyumbang Bencana Perlu Melakukan Mitigasi untuk Menghadapi Musim Kemarau

Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menganjurkan Provinsi-provinsi Penyumbang Bencana untuk Melakukan Langkah-langkah untuk Mengurangi Dampak Hujan selama Musim Kemarau.

Dalam sesi Disaster Briefing daring di Jakarta pada hari Senin, Abdul Muhari meminta provinsi yang sering mengalami bencana untuk melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan seperti kerusakan rumah, fasilitas umum, dan sosial, serta korban jiwa.

Hingga 10 Juli 2023, BNPB mencatat 1.915 bencana, lebih banyak daripada periode yang sama tahun 2022.

Abdul menyatakan bahwa provinsi yang paling sering menyebabkan bencana harus mampu melakukan antisipasi dan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan bencana yang meningkat di daerah mereka.

Selain itu, dia melihat peta distribusi kejadian bencana, yang menunjukkan bahwa sejak pertengahan bulan Juni, kebakaran hutan dan lahan, juga dikenal sebagai karhutla, menyumbang lima puluh hingga enam puluh persen dari semua kejadian bencana setiap minggu. Namun, pada pekan lalu, yang berlangsung dari 3 hingga 9 Juli, terjadi peningkatan kejadian banjir, yang menyumbang hanya lima persen dari semua kejadian bencana.

Abdul menambahkan, “Secara geografis, bencana terjadi di Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, terutama Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan.”

Pada pekan sebelumnya, Abdul menulis bahwa fase La Nina, yang menyebabkan musim basah, berakhir pada bulan Juli 2023. Fase El Nino, yang lebih kering, menggantikannya. Perubahan ini dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menurut BNPB.

Namun, kejadian bencana pada pekan sebelumnya (dari 3 Juli hingga 9 Juli) didominasi oleh banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Kejadian tersebut menewaskan enam orang, termasuk longsor di Provinsi Bali dan tiga orang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.