Pupuk Indonesia Berharap Kelanjutan HGBT untuk Mendukung Ketahanan Pangan
Bandung, Penjuru – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, berharap agar kebijakan terkait harga gas bumi tertentu (HGBT) dapat diperpanjang atau dilanjutkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Rahmad menyampaikan harapannya ini saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama Media dengan tema Kinerja Berkelanjutan Pupuk Indonesia di Jakarta pada hari Senin (18/3).
Menurut Rahmad, kebijakan HGBT memiliki dampak langsung terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional. Kenaikan harga gas bumi, kata Rahmad, akan berdampak pada harga pupuk. Jika harga pupuk naik, tagihan pupuk subsidi juga akan meningkat, dan harga pupuk non-subsidi yang dibeli petani pun akan ikut meningkat.
Selain itu, kenaikan harga pupuk juga akan mengakibatkan penggunaan pupuk di tingkat petani berkurang, yang pada gilirannya akan mengurangi produktivitas pertanian.
Oleh karena itu, Rahmad berharap agar pemerintah dapat melanjutkan kebijakan terkait HGBT untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Namun, Rahmad juga mengingatkan bahwa HGBT akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Rahmad mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima tanggapan positif terkait kebijakan HGBT dari SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian.
Di sisi lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) menyatakan siap mendukung keputusan pemerintah terkait HGBT, baik untuk melanjutkan maupun menghentikan kebijakan tersebut.
Hudi D. Suryodipuro, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, menegaskan bahwa keputusan terkait HGBT tetap merupakan kewenangan pemerintah. Menurutnya, SKK Migas akan mendukung kebijakan pemerintah, apapun keputusannya.
Program HGBT sendiri adalah program pemerintah yang memberikan harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri, termasuk pupuk. Tujuh sektor industri ini adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional.
Meskipun demikian, perpanjangan atau penghentian kebijakan HGBT tetap menjadi keputusan pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan evaluasi terkait dampak kebijakan HGBT terhadap penerimaan negara. SKK Migas menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah terkait HGBT.
