Rapat Paripurna DPR : Pilkada 2024 Perlu Diperhatikan dengan Lebih Serius
Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 harus menjadi fokus utama DPR sebagai bagian dari fungsi pengawasannya.
Wakil Ketua DPR, Rahmad Gobel, menekankan bahwa pemilu serentak yang akan datang merupakan tonggak penting dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sejalan dengan periode kepengurusan.
“Perlu perhatian khusus terhadap persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang telah dimulai,” ujar Rahmad dalam pidato Ketua DPR pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selain Pilkada, Rapat Paripurna juga menyoroti enam isu lainnya sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR pada masa sidang ini.
Menurut Rahmad, DPR akan mengarahkan fungsi pengawasannya terhadap berbagai isu permasalahan dan implementasi undang-undang di berbagai sektor untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan.
Di antara isu-isu tersebut termasuk persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2024, kenaikan harga pangan dan barang kebutuhan pokok, tumpang tindih regulasi dan penyelesaian masalah pertanahan, pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil, ancaman risiko cuaca ekstrem, serta tekanan ekonomi global terhadap kondisi moneter dan fiskal.
Rahmad juga mengingatkan bahwa DPR periode 2019-2024 hanya memiliki dua masa sidang tersisa. Oleh karena itu, seluruh anggota DPR diharapkan menjalankan mandat kedaulatan rakyat yang pada akarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya, DPR diharapkan dapat memenuhi harapan rakyat,” tambahnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, 153 Anggota DPR hadir secara langsung, sementara 138 Anggota DPR lainnya memberikan izin tidak hadir. Dari total 575 Anggota DPR, 291 dianggap hadir.
Rapat tersebut hanya dihadiri oleh tiga pimpinan DPR RI, yaitu Wakil Ketua DPR RI Rahmad Gobel, Lodewijk F Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar tidak hadir secara langsung.
