Sebagai informasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Riau, belanja negara provinsi tersebut telah mencapai Rp13,3 triliun hingga Juni 2023.
Belanja negara Riau dari APBN mencapai 43,58 persen atau 13,3 triliun dari pagu sebesar Rp30,72 triliun, menurut Agnes Sediana, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Kemenkeu Riau ;
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) : kementerian/lembaga (K/L): Rp8,180 triliun
2. Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) : Rp22,543 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp30,72 triliun.
Rincian realisasi belanja K/L di Riau adalah sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai : Rp1,648 triliun atau 50,68 persen dari pagu.
2. Belanja Barang : Rp1,515 triliun atau 42,40 persen dari pagu.
3. Belanja Modal : Rp385,14 miliar atau 29,20 persen dari pagu.
4. Bantuan Sosial : Rp16,09 miliar atau 45,95 persen dari pagu.
Alokasi pagu transfer ke daerah (TKD) Riau pada tahun 2023 sebesar Rp22,54 triliun dengan realisasi Rp9,82 triliun menunjukkan bahwa alokasi TKD Riau mengalami kontraksi sebesar 4,89 persen hingga 30 Juni 2023. Realisasi TKD Riau pada tahun tersebut mencapai 43,58 persen, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya pada TA 2022 sebesar 10,33 triliun atau 40,70%.
Alokasi pagu transfer ke daerah (TKD) Riau pada tahun 2023 sebesar Rp22,54 triliun dengan realisasi Rp9,82 triliun menunjukkan bahwa alokasi TKD Riau mengalami kontraksi sebesar 4,89 persen hingga 30 Juni 2023. Realisasi TKD Riau pada tahun tersebut mencapai 43,58 persen, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya pada TA 2022 sebesar 10,33 triliun atau 40,70%.
Pencapaian alokasi TKD Riau terdiri dari beberapa komponen, antara lain:
1. Dana Bagi Hasil (DBH) : Rp3,23 triliun atau naik 15,94 persen. Penyaluran DBH lebih tinggi terutama dari tingginya realisasi pada DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Sumber Daya Alam (SDA) minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batu bara.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp3,98 triliun atau turun 19,03 persen. Penyaluran DAU lebih rendah dikarenakan adanya pengelompokan DAU menjadi banyak jenis specific grant yang menyebabkan realisasi DAU disalurkan per kategori dan nilai setiap penyaluran semakin kecil.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik : Rp93,46 miliar atau naik 5,67 persen. Penyaluran DAK fisik dilakukan di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Provinsi Riau, Rokan Hulu, Dumai, Pelalawan, dan Indragiri Hulu.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik : Rp1,77 triliun atau turun sebesar 5,31 persen. Penyaluran DAK nonfisik lebih rendah disebabkan turunnya realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana insentif fiskal pada Pemerintah Provinsi Riau dan 7 kabupaten/kota.
5. Dana Desa : Rp708,48 miliar atau naik sebesar 9,22 persen. Pada tahap ini, jumlah dana desa telah tersalurkan seluruhnya untuk tahap I, tahap II telah tersalurkan di 571 desa, dan tahap III telah tersalurkan di 1 desa di Kabupaten Indragiri Hulu.
 Kemenkeu Riau, belanja negara provinsi tersebut telah mencapai Rp13,3 triliun hingga Juni 2023.){kind=link}