Setjen MPR Berkolaborasi dengan Guru-Guru PPKn untuk Memperluas Pemahaman Ketatanegaraan Siswa

Setjen MPR Berkolaborasi dengan Guru-Guru PPKn untuk Memperluas Pemahaman Ketatanegaraan Siswa

Sekretariat Jenderal (Setjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berkolaborasi dengan guru-guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Depok untuk memperluas pemahaman tentang ketatanegaraan yang nantinya akan diajarkan kepada para peserta didik.

Indro Gutomo, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Jenderal MPR, menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan hasil dari usulan para guru di Kota Depok untuk memperkaya proses pembelajaran di sekolah. Sebelumnya, MPR juga telah menerima usulan untuk memperkenalkan lembaga yudikatif tersebut kepada masyarakat melalui platform media sosial.

“Proyek pembuatan konten di TikTok dengan fokus pada institusi MPR mendapat respons positif dari masyarakat,” ungkap Indro dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada hari Selasa.

Upaya memperluas pemahaman tersebut direncanakan akan dilakukan melalui serangkaian kegiatan, termasuk kunjungan rutin ke MPR, program “MPR goes to school”, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara MGMP PPKn SMP Kota Depok dengan Sekretariat Jenderal MPR, pembuatan virtual tour, serta produksi video-video pendek berupa animasi yang membahas tentang struktur, wewenang, dan tugas MPR untuk mendukung proses pembelajaran terutama terkait dengan ketatanegaraan.

Indro juga menekankan pentingnya usulan, saran, masukan, dan rekomendasi dari para guru dalam Forum Komunikasi Publik (FKP) sebagai kontribusi bagi peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan oleh MPR RI.

Hingga saat ini, menurutnya, para pendidik telah mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait layanan publik MPR. Di antaranya adalah lamanya proses persetujuan surat permohonan kunjungan ke MPR, kebutuhan akan informasi rundown dalam penerimaan delegasi dari sekolah, kesulitan akses bagi guru dan siswa dari tempat parkir bus menuju gedung MPR, serta pentingnya kehadiran anggota MPR dalam menerima delegasi.

“Kami telah mencatat berbagai usulan dan rekomendasi yang disampaikan dalam FKP ini, seperti perlunya MoU antara MGMP PPKn dengan Sekretariat Jenderal MPR. Acara ‘Ngopi Bareng’ yang diikuti oleh sekitar 20 orang juga dianggap dapat menjadi sarana diskusi yang lebih interaktif,” jelasnya.

Indro menjelaskan bahwa penerimaan delegasi atau kunjungan, baik dari masyarakat umum maupun institusi pendidikan, merupakan bagian dari amanah dalam pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, penerimaan delegasi juga bertujuan untuk mendukung visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan penjaga kedaulatan rakyat.