Sinergi dan Kolaborasi untuk Keberlanjutan Penguatan Literasi di Perpustakaan
Perpustakaan, sinergi saksi bisu dari perkembangan peradaban suatu bangsa, terus mengalami transformasi untuk menginspirasi pengetahuan, bertukar ide, dan meningkatkan akses informasi. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, dalam upayanya untuk mendorong literasi, memperkenalkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
Direktur Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, menekankan bahwa pendidikan dan literasi harus menjadi prioritas strategis dalam transformasi Indonesia. “Perpustakaan dapat berfungsi sebagai sarana pendukung utama dalam memperkuat literasi masyarakat, memberikan akses luar biasa pada sumber pengetahuan dan informasi,” ujarnya.
Plt. Kepala Perpustakaan Nasional, Prof. Endang Aminudin Aziz, mengakui bahwa perpustakaan masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan literasi dan kemampuan membaca. Hal ini mempengaruhi tingkat literasi masyarakat Indonesia yang saat ini berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, diperlukan program yang implementatif dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
“Dengan Gerakan Membaca dan program TPBIS, kami telah membangun perpustakaan desa, kelurahan, dan Taman Baca Masyarakat (TBM) berkat dukungan berbagai pemangku kebijakan. Program ini merupakan revolusi dalam pembangunan literasi,” ungkapnya dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional ‘Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2024’ di Perpustakaan Nasional RI.
Prof. Amin juga melaporkan bahwa saat ini telah ada 10 ribu lokasi perpustakaan desa, kelurahan, dan TBM yang diperkuat, dengan target penambahan setiap tahunnya. Perpusnas, bersama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan masyarakat, berkomitmen untuk mewujudkan sinergi lintas sektor dalam mendukung program ini.
Team Leader Konsultan Pendamping Program TPBIS, Erlyn Sulistyaningsih, memaparkan pencapaian program TPBIS yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pencapaian tersebut mencakup peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, dukungan terhadap sumber daya dan layanan perpustakaan, serta regulasi daerah yang mendukung perpustakaan. Dengan program ini, terjadi peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan yang berimbas pada peningkatan kualitas layanan. Di tahun 2025, transformasi perpustakaan akan diperluas secara mandiri di 2.529 desa/kelurahan dengan anggaran sekitar 49 miliar rupiah.
Program ini telah menunjukkan hasil positif, seperti di Kabupaten Maros yang aktif melakukan replikasi mandiri. Bupati Maros, Chaidir Syam, melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Maros meningkat dari 29,90 pada tahun 2021 menjadi 83,57 pada tahun 2023 berkat program TPBIS.
Kabupaten Magelang juga menjadi contoh sukses dalam menciptakan ekosistem yang mendukung penguatan literasi. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan Kabupaten Magelang, Amroni, mencatat bahwa dukungan dari OPD dan sektor swasta telah memperkuat program literasi ini.
Komitmen dari Kementerian Desa juga diperkuat melalui Surat Edaran Bersama Literasi Desa. Ivanovich Agusta, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes, PDT RI, mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong kepala desa untuk mendirikan perpustakaan desa dan TBM sebagai investasi dalam sumber daya manusia. Dalam Permendesa No 7 Tahun 2023, prioritas penggunaan dana desa termasuk untuk pembangunan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat.
Adin Bondar, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional RI, menegaskan perlunya komitmen kuat dari pemerintah daerah dan satuan kerja terkait. Dia mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam upaya kolektif penguatan literasi dan berharap agar budaya membaca dan literasi semakin tertanam di masyarakat.
