Sistem Perizinan Indonesia Masih Ruwet Setelah 10 Tahun Pemerintahan Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem perizinan di Indonesia yang masih rumit meskipun hampir 10 tahun menjabat sebagai RI-1. Pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi saat memperkenalkan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (24/6/2024).
Saat acara tersebut, Jokowi juga menyoroti durasi konser grup musik asal Inggris, Coldplay, di Jakarta yang hanya sehari, sementara Thailand dan Filipina menggelar konser selama dua hari. Selain itu, Jokowi menyampaikan ketidakadaan konser penyanyi Taylor Swift di Indonesia, berbeda dengan Singapura yang bisa mengadakan konser selama 6 hari.
Beliau menilai bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menyelenggarakan acara berskala internasional seperti konser musik, asalkan proses perizinan bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.
Jokowi sudah beberapa kali mengeluhkan sistem perizinan yang rumit sejak menjabat sebagai Presiden pada 2014. Berikut ini rangkumannya :
- Keluhan tentang investor yang meninggalkan Indonesia karena kesulitan perizinan (2023) : Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kerumitan perizinan investasi yang menyebabkan investor memutuskan untuk tidak berinvestasi di Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Balai Kartini Exhibition and Convention Center, Jakarta pada Kamis (7/12/2023).
- Investasi yang gagal masuk ke Pertamina-PLN karena birokrasi yang rumit (2019) : Jokowi juga menyatakan frustrasinya terhadap lambatnya respon dari Pertamina dan PLN dalam mengeksekusi investasi karena birokrasi yang rumit, seperti yang diungkapkannya pada Kompas.com, Sabtu (20/11/2021).
- Tantangan investasi dan ekspor akibat perizinan yang lambat (2019) : Pada tahun yang sama, Jokowi mengungkapkan kekesalannya terhadap lambatnya proses perizinan yang memperlambat nilai investasi dan ekspor Indonesia dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Kamis (9/5/2019).
- Kompleksitas perizinan usaha (2015) : Satu tahun setelah menjabat sebagai Presiden, Jokowi mengeluhkan kinerja menteri yang dianggap terlalu lambat dalam memangkas birokrasi, termasuk dalam hal perizinan usaha, sebagaimana diungkapkan dalam laman Kompas.com, Selasa (29/9/2015).
Jokowi menegaskan perlunya perbaikan dalam sistem perizinan untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi, dengan harapan agar proses tersebut lebih efisien dan mendukung pertumbuhan Indonesia ke depannya.
