Sosialisasi Percepatan Reformasi Birokrasi oleh BSKDN Kemendagri
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengadakan acara sosialisasi untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri. Acara ini berlangsung di Aula BSKDN, Kemendagri, Jakarta pada Kamis (7/3).
Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta pada hari Jumat, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya BSKDN untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi, prosedur kerja, dan program-program yang dilaksanakan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri), Gatot Tri Laksono, menyatakan bahwa pada tahun 2023, BSKDN telah mengusulkan 11 rencana aksi reformasi birokrasi Kemendagri, termasuk delapan rencana aksi tematik dan tiga rencana aksi umum.
Gatot juga menjelaskan bahwa terkait pembangunan zona integritas di lingkungan BSKDN, dua unit eselon II telah ditetapkan sebagai unit kerja, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 000.9.5-446 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kemendagri tahun 2024. Unit-unit tersebut meliputi Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri, serta Pusat Strategi Kebijakan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri.
Selanjutnya, Kepala Subbidang Pemantauan Program Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Hatni, mengimbau agar seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dapat menyusun rencana aksi yang relevan dengan indikator yang ingin dicapai. Dia menekankan pentingnya koordinasi intensif antara K/L dan K/L Meso yang akan melakukan penilaian terhadap indikator tersebut.
Di sisi lain, Kepala Biro dan Tata Laksana Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi, mengungkapkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri pada tahun 2023 mencapai 84,19, dengan rincian 76,63 untuk reformasi birokrasi umum dan 7,56 untuk reformasi birokrasi tematik. Evan menyatakan bahwa nilai ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras seluruh pihak di Kemendagri.
