Strategi TNI dalam Pengawasan Kawasan Laut IKN
Bandung, Penjuru – Proses pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, masih berlangsung aktif. Berbagai bangunan penting milik pemerintah, seperti Istana Negara dan beberapa gedung administrasi, telah mulai dibangun.
Para investor juga berlomba-lomba untuk mengembangkan proyek di IKN dengan membangun fasilitas penunjang, seperti rumah sakit dan lainnya.
Selain pembangunan fisik yang terjadi di darat, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pengawasan kawasan laut di sekitar IKN.
Kawasan laut IKN memiliki posisi strategis karena merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang meliputi Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Provinsi Kalimantan Timur menganggap ALKI II sebagai lokasi strategis untuk pengembangan ekonomi dan industri di wilayah tersebut, mengingat banyaknya aktivitas perekonomian yang terjadi di sana, seperti keluar masuknya kapal petikemas dan kegiatan nelayan.
Oleh karena itu, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, berencana meningkatkan pengawasan kawasan laut di sekitar IKN dengan mengerahkan pasukan TNI AL.
Dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024, Agus menyampaikan rencana pembentukan markas baru TNI dari tiga matra di wilayah IKN, yaitu TNI AU, TNI AL, dan TNI AD.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah meningkatkan status Pangkalan AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama AL (Lantamal) Balikpapan, yang dipilih karena lokasinya yang strategis tidak jauh dari calon ibu kota.
Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI AL, menegaskan bahwa rencana untuk menjadikan Lanal Balikpapan sebagai Lantamal Balikpapan akan segera terwujud.
Selain pemindahan markas dan peningkatan personel, TNI AL juga akan menambah armada dan meningkatkan teknologi pengintaian di Lantamal Balikpapan dan sekitarnya untuk mengawasi ALKI II yang dianggap rawan.
Peningkatan status Lanal Balikpapan menjadi Lantamal Balikpapan dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memperluas kapasitas dan otoritas dalam pengamanan laut di sekitar IKN.
Namun, tantangan yang dihadapi termasuk koordinasi antara lembaga-lembaga yang bertugas dalam penjagaan laut Indonesia, termasuk TNI AL, Bakamla, dan lembaga terkait lainnya, agar penjagaan wilayah maritim Indonesia bisa berjalan dengan maksimal, terutama di kawasan maritim di sekitar IKN.
