“Organisasi Syarikat Islam (SI) Mendorong Penyelesaian Masalah di Pulau Rempang melalui Pendekatan Dialog.”
Presiden Organisasi Syarikat Islam (SI), Hamdan Zoelva, menekankan bahwa untuk menyelesaikan masalah di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, pendekatan dialog, strategi persuasif, dan musyawarah harus diutamakan sambil menghindari kekerasan dan represi. Pernyataan ini dikeluarkan pada hari Senin dalam keterangan resmi yang dikirim ke Jakarta.
Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengakui bahwa pembangunan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa, tetapi ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak dan martabat rakyat serta nilai-nilai keadaban yang didasarkan pada Pancasila. Akibatnya, masyarakat juga harus mendukung, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan tersebut.
Zoelva melihat investasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia menekankan bahwa investasi harus selalu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, hak asasi manusia, hak warga negara, kedaulatan hukum, keutuhan sosial, dan persatuan Indonesia.
Presiden SI juga mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi melalui investasi, menekankan hak-hak rakyat dan penghormatan terhadap tradisi dan budaya lokal, yang merupakan bagian penting dari budaya nasional Indonesia. Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan investasi dan pembangunan harus menguntungkan masyarakat secara langsung, terutama mereka yang berada di sekitar lokasi investasi.
Zoelva mengajak masyarakat untuk menghindari sikap curiga berlebihan terhadap kegiatan pembangunan dan mendorong dialog dan musyawarah sebagai cara untuk menyelesaikan masalah berdasarkan nilai-nilai dan budaya bangsa. Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari konflik yang tidak perlu sambil tetap kritis dan tabayun.
Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Presiden Joko Widodo sebelumnya, dalam pertemuan terbatas dengan sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan Jakarta, menekankan pentingnya penyelesaian masalah Pulau Rempang melalui pendekatan kekeluargaan yang mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat.
