Tanggapan KSAD Terhadap Pernyataan Mahfud Mengenai Dukungan Aparat pada Tambang Ilegal
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, yang menyatakan bahwa pejabat dan aparat mendukung pertambangan ilegal.
Dalam konferensi pers yang diadakan Senin di Mabesad, Jakarta Pusat, Maruli menyatakan bahwa pernyataan Mahfud tidak lengkap karena istilah “aparat” dapat mengacu pada berbagai hal. Ia mempertanyakan apakah Mahfud mengacu pada aparat sipil atau tidak.
Maruli menyatakan bahwa TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajuritnya, dan mereka menegaskan bahwa mereka tidak akan melanggar hukum atau mendukung pertambangan ilegal. Ia menegaskan bahwa di era modern, mereka tidak akan berani melakukannya karena khawatir akan terekam dalam video dan mengakibatkan konsekuensi.
KSAD siap menerima laporan jika ada indikasi prajurit yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Maruli mengakui bahwa dia tidak tahu tentang aturan pertambangan dan meminta semua orang untuk melaporkan jika mereka menemukan tanda-tanda pelanggaran.
Maruli juga menyatakan bahwa anggota militer yang terbukti mendukung pertambangan ilegal akan dijatuhi sanksi, seperti yang terjadi pada kasus sebelumnya. Ia menyatakan bahwa tindakan terhadap pelanggaran telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan pencabutan jabatan dan sanksi terhadap anggota militer yang terlibat.
Sebelum ini, Mahfud MD menegaskan dalam debat keempat di Jakarta Convention Center (JCC) bahwa mencabut izin usaha pertambangan merupakan tantangan karena adanya kelompok mafioso. Selain itu, ia menyatakan bahwa KPK menemukan banyak pertambangan ilegal yang didukung oleh pejabat dan aparat.
Dalam merespons pernyataan Mahfud MD mengenai dukungan aparat terhadap pertambangan ilegal, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa istilah “aparat” perlu klarifikasi, sambil menegaskan komitmen TNI AD terhadap asas hukum dan kewaspadaan terhadap pelanggaran, serta mengajak semua pihak untuk melapor jika menemui indikasi prajurit yang terlibat.
