TII Menyatakan Perlunya Mengatasi Perundungan dengan Menyisihkan Kepentingan Anak

TII Menyatakan Perlunya Mengatasi Perundungan dengan Menyisihkan Kepentingan Anak

Pemerintah, menurut Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), harus mengatasi masalah perundungan yang semakin meningkat sambil mempertahankan kepentingan terbaik anak tanpa mengorbankan pembelajaran anak-anak yang menghadapi hukuman.

Peneliti Bidang Sosial TII Dewi Rahmawati Nur Aulia mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), harus mengatasi perundungan berulang sambil tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak.

Dewi mengatakan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan dan perundungan dapat digunakan untuk menghindari perundungan berulang.

Meskipun pelakunya masih anak-anak, dia tetap percaya bahwa hukuman harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk subjek hukum anak. Metode ini dapat membantu melindungi anak dan memberinya pelajaran penting.

Keluarga harus menjadi lembaga pendidikan pertama anak, jadi penting untuk memberikan bimbingan kepada pelaku anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemerintah juga harus melibatkan semua orang, terutama orang tua dan guru di sekolah, agar lebih sadar, peka, dan proaktif terhadap perilaku anak-anak untuk mencegah perundungan berulang.

Tujuannya adalah untuk mengamati bagaimana anak-anak berinteraksi dengan orang lain di masyarakat, terutama karena banyak pelaku perundungan mungkin menunjukkan perilaku agresif yang mungkin tidak terlihat oleh orang tua dan sekolah.

Dewi menilai upaya KPPPA dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), bersama dengan sejumlah pihak terkait, yang berkumpul untuk membahas aspek perlindungan, pemenuhan hak, dan perlindungan khusus bagi anak korban, anak saksi, dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai tindakan yang tepat dalam menangani kasus kekerasan anak di Cilacap yang baru-baru ini menjadi viral. Dia berharap upaya tersebut akan menghasilkan keputusan yang adil dan melindungi anak-anak bangsa.

Dalam upaya Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang tahun ini menerima kategori Nindya, aspek pencegahan kasus berulang juga dibahas. Dia menyatakan dukungannya terhadap tindakan yang diambil oleh KPPPA untuk menangani kasus perundungan di Cilacap, yang dia anggap sudah tepat.