Transformasi Kepemimpinan dalam Mewujudkan Indonesia Emas
Pemilu 2024 yang baru-baru ini digelar menunjukkan keberlangsungan yang tertib dan aman dalam prosesnya. Meskipun demikian, potensi penolakan terhadap hasil pemilu dengan isu kecurangan membawa risiko terjadinya kerusuhan. Situasi yang aman dan damai menjadi krusial untuk menjamin transisi kepemimpinan yang lancar.
Pada hari pemungutan suara, enam lembaga survei merilis hasil hitung cepat Pemilu 2024. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Gibran, memperoleh suara lebih dari 50 persen, menegaskan bahwa pemilihan presiden dilakukan dalam satu putaran. Selain itu, 8 partai politik berhasil melewati parliamentary threshold, sementara 1 partai berada dalam posisi “margin error” menunggu hasil hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hasil hitung cepat lembaga survei telah menjadi acuan dalam menentukan pemenang pemilu, serta menjadi dasar bagi partai politik dalam merencanakan langkah-langkah politik selanjutnya. Namun, kendati pemilu berjalan secara tertib dan aman, potensi protes terhadap hasil pemilu dapat mengganggu kedamaian.
Dalam beberapa waktu terakhir, kantor KPU dan Bawaslu menjadi sasaran aksi protes, baik dengan peserta yang sedikit maupun ribuan orang, mewakili kelompok yang tidak puas dengan hasil hitungan cepat. Isu kecurangan juga tersebar untuk menggugat legitimasi hasil pemilu sebelum diumumkan oleh KPU.
Selain itu, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) mengajukan isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari Pilpres 2024, dengan tuduhan kecurangan.
Sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di berbagai daerah, termasuk Boyolali, NTT, Gorontalo, Cimahi, dan Bandar Lampung, melakukan pemungutan suara ulang sebagai komitmen untuk mengurangi potensi kecurangan oleh penyelenggara. Namun, protes publik terhadap dugaan kecurangan tetap tinggi, sementara yang lain mempersiapkan gugatan melalui jalur resmi di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.
Dalam menghadapi situasi ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan aparat keamanan tetap siaga untuk mengamankan proses pemilu hingga berakhir. Kesiapsiagaan ini perlu diapresiasi sebagai upaya menjaga keamanan selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Transisi kepemimpinan menjadi fokus penting setelah pengumuman hasil pemilu pada Maret 2024. Transisi yang lancar berdampak positif pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Beberapa program nasional yang perlu mendapat perhatian dalam transisi ini antara lain :
- Hilirisasi SDA dan industrialisasi berbasis SDA untuk meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global.
- Pengembangan kredit usaha, khususnya untuk UMKM dan startup, sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- Pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur digital, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas.
- Penguatan teknologi dan pengembangan SDM unggul, untuk memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi tantangan global.
Semua program ini memerlukan perencanaan dan implementasi yang matang, serta dukungan penuh dari pemerintahan yang baru. Soliditas dan sinergi antara seluruh komponen bangsa menjadi kunci dalam membangun Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.
