Wakil Ketua MPR RI Mendorong Kerjasama untuk Pembenahan Tata Kelola Museum
Untuk memperbaiki tata kelola museum, kolaborasi diperlukan, kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Ini memerlukan komitmen politik pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas.
Dalam sebuah pernyataan tertulis yang diberikan di Jakarta pada hari Kamis, Lestari mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keadaan museum di Indonesia, yang dia anggap tidak lagi relevan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Kami harus bersatu untuk mengatasi persepsi ini.
Sebagai bagian dari perayaan Hari Museum Nasional pada 12 Oktober, Lestari mengungkapkan pendapat ini saat membuka diskusi online dengan tema “Tantangan Kebijakan dan Tata Kelola Museum di Indonesia” pada Rabu (11/10).
Lebih lanjut, Lestari menyatakan bahwa memahami sejarah adalah penting untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat.
Selain itu, dia menyatakan bahwa kehadiran museum yang efektif adalah bagian penting dari upaya pemahaman sejarah yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada setiap warga negara.
Lestari mendorong semua pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk aktif terlibat dalam perbaikan tata kelola museum karena dia menyadari bahwa masalah tata kelola museum di Indonesia memerlukan perhatian dan upaya bersama.
Selain itu, dia berharap gerakan kolaboratif yang kuat dengan dukungan politik dari pemerintah dan partisipasi masyarakat segera muncul.
Lestari berkomentar, “Semua ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan museum yang mampu meningkatkan pemahaman generasi penerus negara tentang nilai-nilai kebangsaan.”
Sejumlah narasumber menghadiri diskusi tersebut, seperti St. Prabawa Dwi Putranto, Koordinator Cagar Budaya Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek RI; Daud Aris Tanudirjo, Dosen Arkeologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada; dan Erlina Wiyanarti, Dosen Sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia.
Selain itu, Waluyono, Bendahara Umum Asosiasi Museum Indonesia, hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut.
St. Prabawa Dwi Putranto menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya memainkan peran penting dalam pengelolaan koleksi, pelestarian cagar budaya, dan koleksi seni. Untuk memberikan lebih banyak kemandirian dalam pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan museum dan cagar budaya telah diubah menjadi badan layanan umum (BLU).
Prabawa menyatakan bahwa adopsi BLU merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola museum.