Wamen ATR : Sertifikasi Tanah Wakaf sebagai Komitmen Pemerintah Hadir bagi Umat
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa sertifikasi tanah wakaf adalah sebuah komitmen pemerintah untuk hadir di tengah-tengah umat.
“Ini adalah komitmen Bapak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah hadir di tengah-tengah umat,” ujar Raja Juli Antoni di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat.
Menurutnya, hal ini dikarenakan tanah-tanah wakaf sering menjadi obyek sengketa yang sangat masif di masyarakat.
“Saya keliling dari Aceh sampai Papua, selalu ada persoalan dengan tanah-tanah wakaf. Di generasi pertama tentu tidak akan ada masalah karena memang kakek atau nenek kita dulu yang mewakafkan tanah tersebut. Biasanya pada generasi kedua atau setelahnya yang tidak lagi tersambung secara historis dengan tanah wakaf tersebut, barangkali juga dari segi kehidupan sosial ekonomi pada generasi berikutnya mengalami penurunan maka di sinilah mulai terjadi sengketa tanah-tanah wakaf,” jelas Raja Juli Antoni.
Solusi yang diusulkan adalah menyertifikasi tanah-tanah wakaf yang ada di lingkungan masyarakat sesegera mungkin agar status dan haknya menjadi jelas.
“Kami berharap partisipasi bapak dan ibu untuk melaporkan serta berkomunikasi dengan staf kami apabila masih ada tanah wakaf yang belum disertifikasi baik itu mushola, masjid, pondok pesantren, madrasah, dan rumah-rumah ibadah lainnya seperti gereja, kelenteng, vihara yang belum disertifikasikan mohon dilaporkan kepada kami dan berharap pada tahun ini Insya Allah tanah-tanah wakaf di Kabupaten Bekasi dapat kita sertifikasikan secara total seluruhnya,” ujarnya.
Pada Jumat (19/4), Wamen ATR/Waka BPN Raja Juli Antoni menyerahkan sebanyak 50 sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Bekasi. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan secara simbolik kepada 10 penerima di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.
“Bapak Presiden RI Jokowi hadir di tengah-tengah umat untuk memastikan bahwa tanah-tanah milik ormas keagamaan, rumah ibadah, panti asuhan, sekolah dapat berfungsi baik dengan memperjelas status kepemilikan tanah,” kata Raja Juli Antoni.
Menurutnya, selama sembilan tahun terakhir di masa kepemimpinan Presiden RI Jokowi, terjadi perubahan yang luar biasa dalam layanan wakaf.
“Jadi ini satu hal yang terus didorong oleh Bapak Presiden RI dan Menteri ATR/Kepala BPN agar pada tahun ini mudah-mudahan seluruh tanah wakaf agar kita bisa daftarkan. Oleh karena itu butuh partisipasi masyarakat agar melaporkan tanah-tanah yang belum disertifikasi tersebut,” kata Raja Juli Antoni.
