Wamenkeu Menyatakan Pemerataan Ekonomi Antardaerah Menjadi Tantangan bagi Indonesia
Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara menyatakan bahwa pemerataan ekonomi. Antardaerah & konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di seluruh negeri masih merupakan masalah utama bagi ekonomi Indonesia.
Menurut Suahasil, masalah ini dapat diselesaikan dengan membangun infrastruktur energi dan transportasi serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berasal dari digitalisasi dan industrialisasi.
Dalam Regional Chief Economist Forum di Nusa Dua, Bali, pada hari Jumat, Suahasil menyatakan. “Kita tidak memiliki keraguan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mencari sumber-sumber baru.”
Suahasil mengatakan bahwa industrialisasi Indonesia tercermin dari potensi modernisasi sektor primer, seperti pertanian, tambang, dan perkebunan, saat struktur ekonomi berubah menuju sektor sekunder dan tersier. Selain itu, ia menyoroti perubahan bisnis yang mendorong efisiensi dan pengembangan produk atau layanan baru yang lebih khusus, seperti AI.
Dia menyatakan bahwa saat ini sinergi regional berfokus pada standar pelayanan minimum. Di mana daerah memiliki pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan diri, kesempatan kerja, sosial, pensiun, dan jaminan hari tua.
Suahasil menekankan pentingnya manajemen risiko yang baik untuk menyeimbangkan pengelolaan risiko jangka pendek dan jangka panjang serta membangun komponen penting seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan institusional.
“APBN harus senantiasa menjadi alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dan harus terjaga akuntabilitasnya.”
Selain itu, Suahasil menyatakan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan adalah pemindahan ibu kota negara ke IKN. Pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata pada tahun 2045 dengan mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia.
Suahasil menambahkan bahwa sebagai bagian dari desentralisasi pengelolaan ekonomi Indonesia. Kebijakan fiskal dapat tersesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah untuk mencapai pemerataan.
