3 Masalah Haji yang Memicu DPR Bentuk Pansus Angket

3 Masalah Haji yang Memicu DPR Bentuk Pansus Angket

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah sepakat untuk membentuk Panitia Khusus Hak Angket (Pansus Angket) terkait pelaksanaan ibadah Haji 2024. Pansus ini akan menyelidiki berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan haji tahun ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, yang mengusulkan hak angket ini, menjelaskan beberapa alasan di balik pengajuan tersebut. Masalah yang diangkat mencakup penetapan kuota haji khusus, serta kondisi pemondokan dan fasilitas toilet yang dianggap tidak layak.

“Padahal biaya yang dibayarkan meningkat seiring dengan tambahan jemaah, yang mencakup pemondokan, katering, dan transportasi,” ujar Selly dalam rapat paripurna pada Selasa, (9/7/2024).

Pansus hak angket ini ditandatangani oleh 35 anggota DPR, dengan 30 orang di antaranya akan bertugas melakukan penyelidikan terhadap permasalahan pelaksanaan haji. Sebelumnya, Tim Pengawas Haji DPR telah mengungkapkan berbagai masalah terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024. Berikut adalah temuannya:

Tenda

Tim Pengawas Haji DPR RI menemukan kondisi jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi, sangat memprihatinkan. Fasilitas tenda jemaah menjadi salah satu perhatian utama. Dalam kunjungannya pada Senin, (17/6/2024), Tim Pengawas Haji menemukan bahwa tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi kurang luas dan tidak sesuai dengan jumlah jemaah.

Tim Pengawas Haji melaporkan bahwa jemaah berdesakan di dalam tenda, dengan beberapa di antaranya terpaksa tidur dalam posisi yang tidak nyaman. Beberapa jemaah yang tidak mendapat tempat di tenda harus tidur di lorong luar dengan alas seadanya. “Kami sangat menyesalkan buruknya pelayanan di Mina,” kata anggota Tim Pengawas Haji DPR, Wisnu Wijaya Adiputra.

Wisnu menambahkan bahwa kondisi ini tidak hanya menimpa jemaah haji reguler, tetapi juga jemaah haji plus, yang menghadapi situasi lebih parah. Di Maktab 111, tenda untuk 80 orang terpaksa menampung 1.200 orang, dan beberapa jemaah bahkan diusir dari tenda karena penempatan yang tidak sesuai.

Toilet

Selain masalah tenda, Tim Pengawas Haji DPR juga menyoroti fasilitas toilet yang kotor dan tidak memadai. Banyak toilet yang tidak ramah lansia dan jumlahnya terbatas, menyebabkan antrean panjang yang membuat jemaah harus menunggu berjam-jam. “Beberapa jemaah bahkan pingsan karena lama menunggu,” kata Wisnu.

Tim Pengawas Haji mencatat bahwa dari 10 toilet yang ada, hanya satu yang merupakan toilet duduk, padahal 30% dari jemaah haji Indonesia adalah lansia. Akibatnya, beberapa jemaah terpaksa buang air kecil di sebelah tenda karena antrean toilet yang panjang.

Kuota

Anggota Tim Pengawas Haji, Luluk Nur Hamidah, menyoroti keputusan Kementerian Agama yang mengalokasikan 10.000 kuota untuk haji khusus. Ia berpendapat bahwa kuota tersebut seharusnya dialokasikan untuk haji reguler guna mengurangi antrean yang mencapai 38 hingga 48 tahun. Luluk menyebut kebijakan ini sebagai tindakan sembrono yang berpotensi melanggar undang-undang.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah adanya penyalahgunaan kuota haji. “Tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan,” tegas Yaqut di Madinah pada Sabtu (22/6/2024). Kuota haji untuk Indonesia tahun ini mencapai 221.000 orang, dengan 203.320 untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus, serta tambahan 20.000 kuota yang dibagi antara haji reguler dan khusus.