70% Populasi Dunia Akan Tinggal di Kota pada 2050, Apa yang Perlu Dipersiapkan?
Kota memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi banyak orang, mendorong mereka untuk tinggal dan mencari peluang di sana. Untuk itu, pemerintah perlu berupaya menyiapkan kota yang berkelanjutan dan layak huni bagi semua warganya. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 2018, sekitar 54% populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 68-70% pada tahun 2050.
Merespons hal ini, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus diterapkan di wilayah perkotaan, termasuk Jakarta.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti penataan kampung kumuh, pembangunan rumah susun sederhana, dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat prasejahtera.
“Pemda DKI Jakarta tidak memindahkan warga, melainkan melakukan berbagai tahapan dan alternatif,” ujar Heru dalam pembukaan 2024 International Mayors Forum, Selasa (2/7/2024).
Alternatif tersebut meliputi transformasi kampung kumuh menjadi rumah bertingkat dengan kapasitas terbatas dan pembangunan rumah susun yang lebih besar. Ini juga disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana terkait tempat tinggal warga.
Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan ruang terbuka hijau hingga 30% pada tahun 2030 sebagai bagian dari visi kota global yang berkelanjutan. Pada tahun 2023, ruang terbuka hijau Jakarta berada pada level 5,21% dengan luas lahan 3.354 hektare. Untuk mencapai target ini, sepanjang tahun 2023-2024, Pemprov DKI Jakarta telah menanam sekitar 287.000 pohon, 138.000 mangrove, dan 8,8 juta tanaman di area yang kekurangan ruang hijau.
Jakarta juga berupaya meningkatkan kelayakan kota dengan mengendalikan banjir. Bersama Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta mempercepat pembangunan Tanggul Pengaman Pantai atau NCICD untuk melindungi pesisir Jakarta dari kenaikan muka air laut.
Selain itu, Jakarta berusaha menghadirkan layanan transportasi berkelanjutan dengan mendorong 70% orang yang beraktivitas di sekitar titik simpul moda transportasi atau area transit oriented development (TOD) untuk menggunakan transportasi umum. Ini diwujudkan melalui pembangunan dan peningkatan transportasi publik secara massal.
“Terkait pengaturan tata ruang, konsep TOD juga menciptakan kemandirian kawasan dengan menyediakan berbagai fasilitas dalam radius tempat tinggal, sehingga meningkatkan efisiensi mobilitas penduduk,” jelas Heru.
Pemprov DKI Jakarta juga memastikan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dengan memperluas jaringan distribusi air bersih, berinvestasi pada teknologi desalinasi, serta meningkatkan penangkapan air hujan untuk mencapai cakupan 100% air bersih perpipaan pada tahun 2030. Selain itu, manajemen sanitasi dioptimalkan dengan memperluas layanan pengelolaan air limbah terpusat untuk mencegah pencemaran.
Asisten Sekretaris Jenderal UN DESA, Navid Hanif, mengungkapkan bahwa pada tahun 2050, hampir 70% populasi dunia diperkirakan akan tinggal di perkotaan, yang juga menyumbang hampir 80% produksi ekonomi, 60-80% konsumsi energi global, dan 75% emisi gas rumah kaca terkait energi.
“Lebih dari separuh penduduk dunia telah tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2018, dan diperkirakan lebih dari dua pertiganya akan tinggal di perkotaan pada tahun 2030,” katanya. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mencapai tujuan SDG, dengan 65% target SDG terkait pekerjaan dan mandat pemerintah daerah.
Pelokalan SDG semakin penting di tengah ketidakpastian global, karena hal ini mencerminkan kemampuan untuk menerjemahkan aspirasi global menjadi hasil konkret di tingkat lokal. SDG tidak dapat tercapai tanpa investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan layanan perkotaan, seperti perumahan berkualitas dan terjangkau, akses pendidikan, sistem transportasi umum, layanan kesehatan, sanitasi, dan lingkungan yang aman.
Forum Walikota Internasional 2024 diselenggarakan sebagai wadah dialog kebijakan dan berbagi pengetahuan tentang implementasi Agenda 2030 dan SDGs. Forum ini fokus pada enam agenda utama: sistem pangan, akses dan keterjangkauan energi, konektivitas digital, pendidikan, pekerjaan dan perlindungan sosial, serta perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.
