AHY Mendorong Penyelesaian “Clean and Clear” Masalah Lahan di IKN

AHY Mendorong Penyelesaian “Clean and Clear” Masalah Lahan di IKN

Bandung, Penjuru – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya penyelesaian masalah lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan pendekatan yang transparan dan jelas.

“Dalam kunjungan ke IKN pada pekan lalu, Presiden RI Jokowi juga menekankan urgensi penyelesaian masalah lahan seluas 2.086 hektare di IKN. Persoalan ini harus diselesaikan dengan cara yang transparan dan jelas,” ujar AHY dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2024 yang dilakukan secara daring di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, penyelesaian masalah lahan ini akan memberikan jaminan kepada para investor terhadap investasi mereka di IKN.

“Untuk itu, saya meminta kepada pejabat eselon I untuk bekerja sama dengan Wakil Menteri/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni untuk menyelesaikan tugas ini dengan segera. Harap laporkan perkembangannya kepada saya pada kesempatan pertama,” ujar AHY.

Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus mengawasi seluruh lahan yang disiapkan untuk pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

AHY menekankan bahwa pembangunan IKN di Kaltim merupakan gambaran dari kemajuan Indonesia dan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah, melalui pembangunan IKN, bertujuan untuk menampilkan kehidupan yang berkelanjutan di tengah-tengah hutan untuk generasi mendatang. AHY menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung pembangunan IKN.

Kementerian ATR/BPN hingga saat ini terus berupaya mengerjakan tugasnya dan berkoordinasi dengan OIKN. AHY juga mendapat laporan dari Wamen ATR/BPN dan direktur jenderal mengenai progres yang telah dicapai, termasuk upaya yang dilakukan oleh Menteri ATR/BPN sebelumnya, Hadi Tjahjanto, yang juga terus mengawasi dan memberikan dukungan penuh kepada Kantor Wilayah ATR/BPN di Kalimantan Timur.

Ada 9 rencana detail tata ruang (RDTR) IKN yang telah diselesaikan, dan 21 paket pengadaan tanah untuk IKN di mana 10 paket telah selesai. Sementara itu, progres dari 11 paket yang tersisa telah mencapai 80 persen, dengan 20 persen lagi yang perlu diselesaikan dengan baik.