Anggota DPR Mendorong Revisi UU Pemilu sesuai Pertimbangan MK
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mendukung revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
“Diperlukan klarifikasi lebih lanjut dalam UU Pemilu terkait kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai,” kata Guspardi dalam keterangan di Jakarta
Menurutnya, revisi UU Pemilu merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan, terutama mengingat kontroversi dan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam Pilpres 2024.
Guspardi menyoroti masalah seperti dukungan Satpol PP di Garut kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang seharusnya bertentangan dengan larangan bagi pejabat negara dan ASN dalam mendukung seorang peserta pemilu.
Ia juga mengomentari pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari, yang telah menjadi catatan terhadap integritas penyelenggara sebuah pemilu.
Untuk itu, Guspardi mendorong revisi UU Pemilu oleh anggota DPR periode 2024-2029 guna meningkatkan sebuah efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran untuk pemilu.
Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo juga menyatakan kelemahan dalam UU Pemilu yang memunculkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu, khususnya dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya penyempurnaan UU Pemilu dan peraturan terkait guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilu.
Dorongan untuk merevisi UU Pemilu sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi menunjukkan komitmen untuk meningkatkan integritas dan efektivitas sistem pemilu di Indonesia, memastikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi.
