Christina Aryani, anggota Komisi I DPR RI, mendukung upaya untuk meningkatkan tata kelola keamanan laut Indonesia. Di Hotel Borobudur di Jakarta, pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah lokakarya tentang keamanan laut.
Christina menyatakan bahwa setelah melihat berbagai dinamika dan evaluasi dan mengetahui betapa strategisnya menjaga keamanan laut Indonesia, DPR sangat mendukung perbaikan tata kelola keamanan laut.
Menurutnya, setelah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (KKPH), perbaikan dapat dicapai melalui penciptaan undang-undang.
Christina juga mendorong agar draf Perpres Kebijakan Nasional KKPH segera diselesaikan.
Dia menjelaskan bahwa adanya PP dan Perpres yang berkaitan dengan keamanan laut merupakan langkah awal menuju koordinasi dan evaluasi. Ini dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan apakah kebijakan atau lembaga akan menjadi lebih permanen.
Menurutnya, evaluasi PP dan Perpres memungkinkan mereka untuk membuat peraturan baru, termasuk memberikan masukan untuk draf Perpres Kebijakan Nasional KKPH. Inisiatif dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait akan menjadi bahan masukan bagi DPR RI.
Christina juga mengatakan bahwa karena masalah keamanan laut yang kompleks di Indonesia tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja, banyak lembaga juga menyebabkan kewalahan karena tumpang tindih wewenang dan fungsi, serta penggunaan sumber daya yang tidak efisien.
Ia menyatakan bahwa tidak hanya diperlukan pertimbangan untuk perampingan, tetapi juga penting untuk mempertimbangkan luasnya wilayah perairan Indonesia. Christina mengatakan bahwa belajar dari pengalaman negara lain adalah penting saat mencari cara terbaik untuk optimalisasi tata kelola keamanan laut.
Christina menambahkan bahwa, mengingat sifat tantangan yang ada, tata kelola keamanan laut sangat penting. Dalam dua puluh tahun ke depan, masalah keamanan laut yang akan muncul tidak lagi bersifat konvensional, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan orang, atau perdagangan narkoba.
Perubahan iklim, eksploitasi sumber daya berlebihan, kerusakan ekosistem laut, dan aktivitas militer-intelijen kelautan yang menggunakan teknologi canggih adalah beberapa dari tantangan yang lebih kompleks. Kita harus menjawab masalah ini dengan metode yang baru dan tidak biasa. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera mengembangkan dan menerapkan perbaikan tata kelola keamanan laut,” kata Christina.
