BKKBN Mendorong Penyelesaian Cepat Pembayaran Honor Kader PK 2023

Menurut Sukaryo Teguh Santoso, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perlu segera menyelesaikan pembayaran honor bagi kader yang terlibat dalam pemutakhiran pendataan keluarga (PK) tahun 2023. Hal ini disampaikannya sebagai akibat dari capaian nasional yang melebihi target, mencapai 101,38%.

Dalam diskusi online di Jakarta pada hari Jumat, Deputi yang sering disebut Teguh menekankan betapa pentingnya menyelesaikan administrasi pembayaran honor bagi enumerator, supervisor, dan pengelola data yang terlibat dalam PK keluarga. Menurutnya, tidak boleh ada yang tidak menerima penghormatan yang seharusnya mereka terima.

Menurut Teguh, BKKBN dan seluruh cabang di tingkat provinsi telah mencapai kesepakatan untuk melakukan pembayaran honor secara non-tunai. Kesepakatan ini mencakup lembaga perbankan dari tingkat pusat hingga daerah.

Di tingkat provinsi, lembaga perbankan yang telah bekerja sama dengan BKKBN, termasuk himbara dan lembaga perbankan daerah, akan memberikan pembayaran honor kepada mereka yang terlibat dalam pemutakhiran data keluarga.

Ia menyatakan bahwa tujuan utama BKKBN adalah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam PK 2023 mendapatkan kompensasi yang pantas atas upaya mereka.

Dia menjelaskan, “Kami akan memastikan bahwa setiap orang yang berkontribusi pada pemutakhiran data keluarga akan mendapatkan kompensasi yang layak. Kami akan memonitor dengan cermat untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan dalam hal ini.”

Selain itu, Teguh menyatakan bahwa meskipun capaian PK 2023 nasional cukup baik dan beberapa provinsi telah melampaui target, masih ada provinsi yang belum mencapai target.

Secara umum, pemutakhiran data keluarga berjalan lancar. Namun, ada desa dan kelurahan yang belum memperbarui data atau belum mencapai target, terutama dalam hal penurunan stunting. Dia menyatakan bahwa kami memiliki kesempatan untuk memperbarui data melalui verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting (Verval KRS), yang akan dilaksanakan dari September hingga Oktober 2023.

Teguh menjelaskan bahwa Verval KRS ini akan berkonsentrasi pada sekitar 37.700 desa dan kelurahan. Prioritasnya adalah memperbarui data 5,6 juta keluarga yang melibatkan pasangan usia subur, ibu hamil, dan anak usia 0-59 bulan yang belum terdata pada PK-2021 dan pemutakhiran tahun 2022.