BPK Mendorong SAI untuk Menunjukkan Relevansi Berkelanjutan kepada Masyarakat
Isma Yatun, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menekankan bahwa lembaga pemeriksa, juga dikenal sebagai Supreme Audit Institution (SAI), harus terus menunjukkan Relevansi kepada masyarakat, parlemen, dan pemangku kepentingan. Pernyataan ini disampaikan pada pembukaan Seminar on How to Meet the Public Expectations on SAI di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gianyar, Bali, pada Senin (11/12).
Isma Yatun menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus menanggapi masalah masyarakat, harapan pemangku kepentingan, dan ancaman dan perubahan lingkungan tempat audit dilakukan. Menurutnya, untuk mencapai kredibilitas yang bermanfaat, SAI harus memahami perkembangan sektor publik secara menyeluruh dan terlibat aktif dengan para pemangku kepentingan untuk memperbaiki sektor publik.
Prinsip International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) ke-12 menegaskan bahwa SAI harus berkomunikasi dengan baik dan menunjukkan bahwa mereka penting bagi masyarakat melalui pelaporan hasil audit mereka sebagai tanggung jawab pemerintah.
Isma Yatun menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkomunikasi dengan DPR dan pemangku kepentingan lainnya setiap semester dengan menyampaikan ringkasan laporan hasil pemeriksaan. Selain itu, BPK menyediakan platform Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk membantu kementerian atau lembaga yang diperiksa berkomunikasi satu sama lain dan memantau status tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.
Dari 22 SAI, Afghanistan, Armenia, Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Cyprus, Indonesia, India, Yordania, Jepang, Kamboja, Kuwait, Laos, Myanmar, Mongolia, Nepal, Filipina, Thailand, Tajikistan, Vietnam, dan Yaman hadir untuk menghadiri seminar. Sutthi Suntharanurak, Director of the Office of International Affairs SAO Thailand, dan Nila Eka Putri, Senior Trainer BPK, adalah narasumber seminar ini. Para peserta dijadwalkan mengikuti pelatihan selama lima hari, 11–15 Desember 2023.
