BSKDN Optimistis Perluas Penerapan Smart Governance Melalui Kolaborasi
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) optimistis dapat memperluas penerapan tata kelola kota pintar atau smart governance di seluruh daerah di Indonesia melalui kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat, kami yakin dapat menerapkan smart governance secara lebih luas di Indonesia,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusharto saat memimpin Rapat Rencana Penyelenggaraan International Training Program for Smart Governance and Policy Capacity Building dengan Inha University, Korea Selatan, di Aula BSKDN, Jakarta, pada Selasa (28/5).
Yusharto menekankan bahwa smart governance bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
Ia berharap kerja sama dengan Inha University dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, terutama dalam peningkatan pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Kerja sama dengan Korea Selatan, khususnya dengan Inha University, sebagai salah satu universitas terbaik di Kota Incheon, diharapkan dapat menyerap banyak ilmu untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik di negara kita,” tambahnya.
Yusharto juga berharap ke depannya seluruh pemerintah daerah dapat memiliki pemahaman yang sama tentang tata kelola kota pintar dan menerapkan konsep tersebut di daerah masing-masing.
“Kita perlu membangun database yang akurat dan terkini untuk mendukung kebutuhan penelusuran data dan informasi sebagai dasar penyusunan strategi kebijakan yang mendukung tata kelola kota pintar,” ucap Yusharto.
