DPR Minta Kredibilitas Pemilu Dijaga karena Dipantau oleh Banyak Negara
Sukamta, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, menasihati para penyelenggara Pemilu 2024 di Indonesia untuk mempertahankan kredibilitas karena negara-negara sahabat akan mengawasi melalui Program Pemantauan Pemilu atau Program Kunjungan Pemilu (EVP).
Sukamta menyatakan bahwa EVP akan diikuti oleh dua belas parlemen negara sahabat dan akan berfungsi sebagai ajang untuk menunjukkan tingkat demokrasi Indonesia. Selain itu, ia menyatakan bahwa Pemilu Indonesia 2024 akan memiliki banyak masalah.
Di Jakarta, Selasa, Sukamta menyatakan, “Kami ingin menunjukkan proses pemilu yang cukup rumit di Indonesia, yang melibatkan pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan DPD, dan kami ingin menunjukkan bahwa kita dapat menghadapinya dengan damai.”
EVP juga akan berpartisipasi dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) yang akan membahas penyelenggaraan dan sistem Pemilu 2024 di Indonesia.
BKSAP DPR RI berharap negara-negara sahabat dapat memberikan perspektif positif dan berbagi pendapat tentang proses pemilu di Indonesia. Selain itu, Sukamta berharap pemantauan tersebut dapat membantu Indonesia menjalankan pesta demokrasi.
Sukamta menekankan bahwa proses pemilu harus berlangsung secara umum, bebas, jujur, dan adil bagi semua peserta pemilu, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Diharapkan EVP tahun 2024 juga dapat memperkuat hubungan DPR RI dengan parlemen negara lain dan berbagi pengalaman dalam pembangunan demokrasi.
Dia menjelaskan bahwa kegiatan observasi ini adalah upaya diplomasi antara parlemen suatu negara dan parlemen negara lain; hal ini juga dapat meningkatkan hubungan bilateral dengan negara sahabat.
Sampai saat ini, sejumlah parlemen dan organisasi internasional, termasuk Australia, Azerbaijan, Malaysia, Kamboja, Laos, Qatar, Rusia, Tanzania, Turki, Timor Leste, Uzbekistan, Venezuela, GOPAC, AIPA, dan Global Initiatives of Northern Illinois University, telah mengumumkan keterlibatan mereka dalam program tersebut.
