Kemenko : Penambahan Wilayah Sampel IHK sebagai Motivasi Daerah dalam Pengelolaan Inflasi
Ferry Irawan, Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, mengatakan bahwa penambahan wilayah ke dalam sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) dari Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2022 akan mendorong daerah untuk meningkatkan pengelolaan inflasi mereka. Dengan pengelolaan inflasi yang lebih baik, daerah tersebut akan memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk ke dalam sampel IHK, dengan peluang untuk mendapatkan penghargaan yang secara rutin diberikan oleh
Ferry menyatakan dalam acara Sosialisasi hasil SBH 2022, yang diikuti secara virtual di Jakarta pada hari Selasa, “Kami harapkan terutama daerah yang belum menjadi sampel IHK agar dapat meningkatkan kinerjanya.”
Terdapat penambahan 60 kabupaten sebagai sampel IHK yang tersebar di seluruh provinsi pada SBH 2022. Dengan penambahan ini, penghitungan inflasi IHK pada tahun 2024 akan didasarkan pada 150 kota dan kabupaten sampel yang mewakili perwakilan dari kedua wilayah tersebut.
Ferry mengatakan bahwa wilayah sampel IHK seringkali lebih kreatif dalam mengendalikan inflasi. Sebagai contoh, wilayah Sumatera telah melakukan hal-hal seperti meningkatkan produktivitas padi dengan menggunakan alat dan mesin pertanian modern (alsintan), dan meningkatkan produktivitas cabai dengan pertanian digital berbasis Internet of Things.
Di Sulawesi, peningkatan produktivitas cabai yang terintegrasi dalam sistem informasi, penerapan pertanian digital pintar, pemanfaatan jalur distribusi toko kelontong Sampoerna Retail Community (SRC), dan pemanfaatan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pasar murah, subsidi ongkos angkut, dan bantuan bahan bakar minyak (BBM) adalah beberapa contoh inovasi yang dilakukan.
Dalam wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua, subsidi dan ongkos angkut pangan, perluasan Kerja sama Perdagangan Antara Daerah (KAD), program kemitraan close loop hortikultura, dan digitalisasi pertanian melalui pertanian pintar meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan.
Ferry menambahkan bahwa wilayah sampel IHK cenderung memiliki tingkat keandalan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah non-IHK. Ini ditunjukkan oleh skor evaluasi kinerja kabupaten/kota IHK sebesar 77 pada tahun 2021 dan 79 pada tahun 2022, sementara kabupaten/kota non-IHK hanya mencapai 47 pada tahun 2021 dan 55 pada tahun 2022.
“Kami berterima kasih atas usulan tersebut, dan penambahan wilayah sampel IHK merupakan catatan penting karena ukuran kinerja tidak terefleksikan.”
