Kepala BSKDN Menyatakan Pentingnya Pengukuran IPKD bagi Daerah
Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bahwa sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Huntoyungo menyatakan bahwa pengukuran IPKD memungkinkan pemerintah daerah untuk mengetahui seberapa efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah daerah harus meningkatkan proses memasukkan data IPKD, kata Yusharto dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Selasa. Dia mengatakan bahwa pengukuran IPKD adalah alat penting bagi daerah untuk menilai keadaan pengelolaan keuangan di wilayah mereka, dan penting bagi mereka untuk melaporkan data yang diminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Yursharto mengatakan bahwa mereka telah membagi proses input data ke dalam sebelas regional untuk memudahkan pemerintah daerah mengakses aplikasi IPKD. Setiap regional diberi waktu satu pekan untuk melakukan input data, tetapi dia mengakui bahwa beberapa daerah masih belum melakukannya, dan masalah ini menjadi perhatian saat ini.
Kami menyadari bahwa kondisi di setiap daerah berbeda. Menurut Yusharto, “Kami berpikir bahwa dengan adanya aplikasi, akan ada simplifikasi. Hal yang akan kami lakukan terus-menerus adalah membuat aplikasi bekerja dengan mudah berdasarkan prinsip dasar, membuat database yang lengkap.”
Yusharto menyatakan, “Kami berharap Tidore Island dapat menjadi lebih baik lagi, dan kami juga akan membuat surat edaran ke provinsi untuk memastikan langkah-langkah yang harus dilakukan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait batas waktu (input), berikut tugas pokok dan fungsi provinsi sebagai pembina kabupaten kota apa pun, harus diperhatikan.”
Selain itu, mereka mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang melakukan audiensi untuk mendalami IPKD. “Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang melakukan audiensi untuk mendalami IPKD yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangannya. Jadi, bisa menghasilkan indeks yang menggambarkan kondisi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” kata Yusharto.
